Bantah Endapkan Dana Rp 12 T, Lukas Enembe Minta Sri Mulyani Klarifikasi!

Jabbar Ramdhani - detikNews
Kamis, 02 Des 2021 13:22 WIB
Gubernur Papua Lukas Enembe mencopot Dance Yulian Flassy dari jabatan Sekda Papua. Jabatannya diisi digantikan Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun (dok Istimewa)
Gubernur Papua Lukas Enembe (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Gubernur Papua Lukas Enembe membantah pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani soal dana simpanan Pemerintah Provinsi Papua mengendap Rp 12 triliun. Dia menyatakan Pemprov Papua tak pernah menyimpan dana dalam bentuk deposit.

"Pemerintah Provinsi Papua tidak pernah menyimpan dalam bentuk deposit atau mengendapkan dana Rp 12 triliun di perbankan seperti yang Menteri Keuangan sampaikan," kata juru bicara Lukas Enembe, Rifai Darus, Kamis (2/12/2021).

Dia mengatakan dana Rp 12 triliun tersebut merupakan bagian akumulasi dari APBD Papua dalam satu tahun anggaran (TA) 2021 yang dibelanjakan untuk kepentingan rakyat dan daerah.

"Sehingga menjadi keliru apabila nilai APBD itu diendapkan dalam bank," ucapnya.

Enembe juga mempertanyakan provinsi-provinsi lain yang tidak diungkap karena masalah APBD mengendap. Dia juga mengatakan Kemenkeu mempunyai fungsi melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (binwasdal) terhadap tata kelola pengelolaan keuangan daerah.

"Gubernur juga mempertanyakan mengapa pemerintah provinsi lainnya tidak disebutkan dan diwartakan kepada publik dan pers. Sebab, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Menteri Keuangan, tercatat ada Rp 226 triliun dana di perbankan yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia," katanya.

Dia mengatakan Pemprov Papua membuka diri untuk menerima binwasdal dari Kemenkeu. Dia menyayangkan pernyataan Sri Mulyani tak disampaikan dalam konteks mekanisme binwasdal.

Menurutnya, pernyataan mengendapnya dana Papua Rp 12 triliun dapat menimbulkan multitafsir dan kegaduhan. Dia mengatakan hal itu bisa mengakibatkan sejumlah isu beredar dengan konteks yang tidak benar dan tidak berdasar.

"Selain itu, timbul gejolak yang cukup besar di Papua mempertanyakan pernyataan Menteri Keuangan RI tersebut," katanya.

Dia mengatakan Pemprov Papua tak ingin saling beradu opini di media. Enembe meminta Sri Mulyani memberi klarifikasi.

"Gubernur Lukas Enembe meminta agar bola liar yang sudah telanjur menyebar ke publik ini dapat diredam oleh Menteri Keuangan RI dengan melakukan klarifikasi ataupun menyampaikan data secara utuh dan objektif," ucapnya.

Simak pernyataan Menkeu Sri Mulyani di halaman berikutnya.

Simak juga Video: Fadel Muhammad: Sri Mulyani Merasa MPR Tidak Ada Gunanya

[Gambas:Video 20detik]