.webp)
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan pembangunan sumur resapan tetap bergulir sekalipun anggaran dalam APBD tahun 2022 telah dihapus. Nantinya Pemprov DKI Jakarta akan melibatkan pihak swasta hingga masyarakat dalam membangun sumur resapan.
"Yang akan lebih digalakkan adalah kolaborasi pelaksanaan drainase vertikal oleh pihak non-Pemprov (swasta, masyarakat, lembaga pemerintahan lain) yang memegang porsi lebih besar," kata Riza dalam keterangannya, Kamis (2/12/2021).
Riza menyebut saat ini 8,9 persen aset sumur resapan di Ibu Kota dipegang oleh Pemprov DKI, 35 persen pihak swasta, dan 53 persen oleh masyarakat. Pada tahun depan, proyek akan difokuskan pada pembangunan drainase vertikal tipe waduk yang berfungsi untuk menampung air hujan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk 2022, Dinas SDA akan berfokus pada drainase vertikal (DV) tipe waduk. Sumur resapan adalah salah satu tipe drainase vertikal yang fungsinya adalah penampungan air hujan. DV tipe sumur resapan akan dilaksanakan oleh sudin-sudin seperti yang sudah dilakukan saat ini," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, DPRD DKI Jakarta menghapus anggaran untuk membangun sumur resapan dalam APBD 2022. Salah satu pertimbangan penghapusan anggaran tersebut adalah terkait efektivitas mengatasi banjir.
"Dinolkan dari forum Banggar kemarin," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh saat dimintai konfirmasi, Rabu (1/12/2021).
Nova mengatakan, dalam rapat RAPBD 2021 tingkat komisi, DPRD DKI memangkas anggaran sumur resapan dari Rp 322 miliar menjadi Rp 120 miliar. Namun, di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, alokasi dana itu dicoret.
"Kalau di komisi kan kita sudah kurangi jadi Rp 120 miliar. Kalau di Banggar besar, kesepakatan terakhir akhirnya dinolkan," jelasnya.
