.webp)
Pimpinan MPR RI mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mencopot Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani karena dianggap tidak menghargai lembaga tinggi negara. Menkeu Sri Mulyani memberikan klarifikasi.
Klarifikasi disampaikan melalui Staf Khusus Menkeu, Prastowo Yustinus, melalui akun Twitter @prastow, seperti dilihat detikcom, Rabu (1/12/2021). Dalam klarifikasinya, Prastowo menjelaskan perihal ketidakhadiran Sri Mulyani dalam beberapa kali rapat MPR.
"Sehubungan dengan pernyataan pimpinan MPR terkait ketidakhadiran Menkeu dalam rapat, kami sampaikan bahwa Menkeu berkomitmen menghadiri, tetapi ada agenda rapat dengan Presiden sehingga diwakili Wamenkeu. Rapat kedua, Menkeu ada agenda dengan Banggar DPR sehingga disepakati dengan pimpinan MPR untuk ditunda," demikian Prastowo mengawali klarifikasinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prastowo menjelaskan Sri Mulyani memang tidak hadir dalam rapat yang digelar pada akhir Juli 2021 dan pengujung September 2021. Menurutnya, Sri Mulyani tidak bisa hadir karena berbenturan dengan agenda rapat lainnya.
Selain itu, Prastowo memaparkan soal pemangkasan anggaran MPR. Prastowo menyebut pemangkasan anggaran tidak hanya berlaku untuk MPR.
"Rapat 1, 27 Juli 2021, bersamaan dengan rapat internal Presiden dan 28 September 2021 bersamaan dengan Rapat Banggar DPR. Mengenai anggaran MPR, seluruh K/L diminta refocusing untuk hadapi lonjakan varian Delta. Jadi pemerintah fokus menghadapi Covid-19, baik kesehatan maupun sosial-ekonomi," sebutnya.
Lebih lanjut Prastowo membeberkan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga (K/L) dilakukan salah satunya untuk menutupi biaya perawatan pasien COVID-19. Di mana, lonjakan kasus Corona di Indonesia akibat varian Delta membuat biaya perawatan pasien meningkat lebih dari Rp 33 triliun.
"Biaya rawat pasien melonjak sangat tinggi, dari Rp 63,61 triliun menjadi Rp 96,86 triliun, akselerasi vaksin Rp 47,6 triliun, dan pelaksanaan PPKM di daerah. Selain itu, untuk penguatan bansos, subsidi upah, dan dukungan tunai untuk pelaku UMKM yang terpukul karena PPKM level 4," paparnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan video 'Sempat Minta Jokowi Copot Sri Mulyani, Ini Penjelasan Pimpinan MPR':
Stafsus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis itu memastikan Sri Mulyani tetap mendukung anggaran MPR. Prastowo berharap klarifikasi ini bisa memperjelas keluhan-keluhan pimpinan MPR.
"Anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR tetap didukung sesuai mekanisme APBN, berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Demikian disampaikan. Kiranya cukup jelas. Mari terus bersinergi menghadapi pandemi. Indonesia bangkit! Salam sehat," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, permintaan agar Sri Mulyani dicopot sebagai Menkeu awalnya disampaikan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. Permintaan tersebut berkaitan dengan pengalokasian anggaran MPR.
"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," kata Fadel di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).
Ketua MPR Bambang Soesatyo juga mengungkapkan kondisi serupa. Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, menyebut Fadel Muhammad benar-benar merasakan sulitnya berkomunikasi dengan Menkeu.
"Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Sudah beberapa kali diundang oleh pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang," kata Bamsoet seperti dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (1/12).
