Pimpinan MPR Desak Sri Mulyani Dicopot, Stafsus Menkeu Beri Klarifikasi

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 01 Des 2021 14:02 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI. Sri Mulyani membahas kondisi ekonomi di tahun 2020.
Menkeu Sri Mulyani (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Pimpinan MPR RI mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mencopot Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani karena dianggap tidak menghargai lembaga tinggi negara. Menkeu Sri Mulyani memberikan klarifikasi.

Klarifikasi disampaikan melalui Staf Khusus Menkeu, Prastowo Yustinus, melalui akun Twitter @prastow, seperti dilihat detikcom, Rabu (1/12/2021). Dalam klarifikasinya, Prastowo menjelaskan perihal ketidakhadiran Sri Mulyani dalam beberapa kali rapat MPR.

"Sehubungan dengan pernyataan pimpinan MPR terkait ketidakhadiran Menkeu dalam rapat, kami sampaikan bahwa Menkeu berkomitmen menghadiri, tetapi ada agenda rapat dengan Presiden sehingga diwakili Wamenkeu. Rapat kedua, Menkeu ada agenda dengan Banggar DPR sehingga disepakati dengan pimpinan MPR untuk ditunda," demikian Prastowo mengawali klarifikasinya.

Prastowo menjelaskan Sri Mulyani memang tidak hadir dalam rapat yang digelar pada akhir Juli 2021 dan pengujung September 2021. Menurutnya, Sri Mulyani tidak bisa hadir karena berbenturan dengan agenda rapat lainnya.

Selain itu, Prastowo memaparkan soal pemangkasan anggaran MPR. Prastowo menyebut pemangkasan anggaran tidak hanya berlaku untuk MPR.

"Rapat 1, 27 Juli 2021, bersamaan dengan rapat internal Presiden dan 28 September 2021 bersamaan dengan Rapat Banggar DPR. Mengenai anggaran MPR, seluruh K/L diminta refocusing untuk hadapi lonjakan varian Delta. Jadi pemerintah fokus menghadapi Covid-19, baik kesehatan maupun sosial-ekonomi," sebutnya.

Lebih lanjut Prastowo membeberkan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga (K/L) dilakukan salah satunya untuk menutupi biaya perawatan pasien COVID-19. Di mana, lonjakan kasus Corona di Indonesia akibat varian Delta membuat biaya perawatan pasien meningkat lebih dari Rp 33 triliun.

"Biaya rawat pasien melonjak sangat tinggi, dari Rp 63,61 triliun menjadi Rp 96,86 triliun, akselerasi vaksin Rp 47,6 triliun, dan pelaksanaan PPKM di daerah. Selain itu, untuk penguatan bansos, subsidi upah, dan dukungan tunai untuk pelaku UMKM yang terpukul karena PPKM level 4," paparnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan video 'Sempat Minta Jokowi Copot Sri Mulyani, Ini Penjelasan Pimpinan MPR':

[Gambas:Video 20detik]