KPK Usut Dugaan Bupati Hulu Sungai Utara Beli Mobil dari Duit Korupsi

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 01 Des 2021 12:48 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPK telah memeriksa dua orang saksi terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid. Dua saksi tersebut dicecar terkait dugaan Abdul Wahid membeli sejumlah mobil dari hasil korupsi, yang salah satunya baru disita KPK dari Ketua DPRD HSU.

"Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan pembelian beberapa unit mobil oleh tersangka AW, yang satu unit di antaranya telah disita oleh tim penyidik dari Ketua DPRD HSU," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (1/12/2021).

Saksi itu adalah pendiri dan pengasuh ponpes Bobby Koesmanjaya dan swasta Ferry Riandy Wijaya. Kedua saksi itu diperiksa di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (30/11).

Tak Punya Mobil di LHKPN

Abdul Wahid tercatat memiliki harta kekayaan Rp 5,36 miliar. Dilihat detikcom dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ada di situs KPK, Kamis (18/11/2021), Abdul Wahid terakhir kali melaporkan hartanya pada 31 Maret 2021, periode 2020.

Dalam LHKPN tersebut, Abdul Wahid tercatat memiliki dua bidang tanah di Kabupaten/Kota Hulu Sungai Utara. Kedua bidang tanah dan bangunannya itu bernilai Rp 4.650.000.00.

Tanah dan bangunan pertama seluas 400 m2/300 m2 di Kab/Kota Hulu Sungai Utara merupakan hasil sendiri dengan nilai Rp 1.050.000.00. Sedangkan tanah dan bangunan kedua seluas 600 m2/500 m2 di Kab/Kota Hulu Sungai Utara merupakan hasil warisan dengan nilai Rp 3.600.000.000.

Abdul Wahid juga tercatat memiliki kas dan setara kas dengan jumlah Rp 718.816.339. Abdul Wahid tak tercatat memiliki kendaraan bergerak apa pun dalam LHKPN-nya.

"Total harta kekayaan Rp 5.368.816.339," tulis LHKPN.

Sebelumnya, KPK baru menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka dalam perkara ini dan langsung dilakukan penahanan. Abdul Wahid diduga menerima suap dengan total Rp 18,9 miliar.

KPK juga telah menetapkan Plt Kadis Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Hulu Sungai Utara Maliki sebagai tersangka. Selain Maliki, KPK menetapkan Marhaini dan Fachriadi sebagai tersangka dari pihak swasta.

Marhaini dan Fachriadi selaku pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP. Maliki selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP.

(azh/mae)