Ketua DPD: Pembangunan Infrastruktur Harus Dibarengi Peningkatan SDM

Atta Kharisma - detikNews
Rabu, 01 Des 2021 05:45 WIB
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Foto: Dok. DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah akan lebih maksimal bila disertai peningkatan profesionalisme sumber daya manusia (SDM). Demi mewujudkan hal tersebut, LaNyalla meminta organisasi jasa konstruksi, sebagai stakeholder utama, untuk ikut serta dalam meningkatkan kualitas SDM.

Hal itu ia sampaikan saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Garda Pembangunan Nasional (GAPEKNAS) dan Munas IV Ahli Tenaga Anggota Konstruksi Infrastruktur (ATAKI) pada hari Senin di Jakarta.

"Pembangunan infrastruktur harus dibarengi dengan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat di dalamnya, termasuk organisasi jasa konstruksi sebagai stakeholder utama," ucap LaNyalla dalam keterangan tertulis, Senin (30/11/2021).

LaNyalla yakin kombinasi antara pemerataan infrastruktur dan kualitas SDM akan membuat return of investment dalam pembangunan infrastruktur menjadi lebih terukur dan memiliki kepastian.

"Sehingga peningkatan kualitas SDM yang ada di GAPEKNAS dan ATAKI tidak bisa ditawar lagi. Organisasi ini harus ketat dalam menerapkan filter kualitas. Karena hanya organisasi yang kuat dan teruji yang akan mampu bertahan dan bersaing di era masa depan," tegasnya.

LaNyalla mengatakan saat ini rumus pertemanan atau yang penting ada tidak lagi bisa digunakan. Perusahaan jasa konstruksi yang terlibat harus benar-benar dipastikan telah memenuhi semua persyaratan yang berlaku.

Ia juga menegaskan kehadiran SDM yang profesional akan memastikan pembangunan infrastruktur di Indonesia berjalan dengan baik dan berkualitas. Menurutnya, infrastruktur yang lemah mencerminkan perekonomian di negara tersebut tidak berjalan secara efisien.

"Lemahnya infrastruktur dapat membuat sebuah negara harus menanggung high cost economic bagi rakyat. Sebab, logistic supply chain menjadi mahal dan mobilitas sosial terhambat," ungkapnya.

Tidak hanya itu, LaNyalla juga mengatakan variabel infrastruktur yang kurang memadai juga akan berdampak langsung terhadap daya tarik investasi di Indonesia.

"Tetapi bukan berarti dengan membangun infrastruktur lalu masalah selesai. Tidak otomatis, karena kualitas infrastruktur juga menjadi variabel penting berikutnya," tuturnya.

LaNyalla menjelaskan Indonesian Infrastructure Investment mencatat bahwa infrastruktur yang kualitasnya kurang baik juga dapat menyebabkan masalah yang lebih buruk lagi. Apalagi, geografis Indonesia berada di area ring of fire atau cincin api yang potensial mengalami gempa tektonik maupun vulkanik.

Hal itu ditambah dengan variabel tingginya potensi curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia yang kerap menimbulkan bencana alam.

Karena itu, LaNyalla menilai GAPEKNAS dan ATAKI harus mendukung dan ikut mengawal konsep pembangunan yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo, yaitu pembangunan Indonesia Sentris atau pemerataan pembangunan yang tidak lagi tersentral di Pulau Jawa, tetapi merata di seluruh Indonesia.

"Untuk itu, penguatan organisasi GAPEKNAS dan ATAKI di daerah-daerah harus menjadi salah satu program dan rekomendasi Munas kali ini. Jangan sampai, kue pembangunan yang ada di daerah juga diberikan kepada perusahaan di Jakarta, karena perusahaan di daerah tidak siap dan tidak memenuhi persyaratan," tegasnya.

Ia berharap pembangunan Indonesia Sentris dapat memberi peluang lapangan pekerjaan bagi stakeholder di daerah, termasuk di pelosok Tanah Air.

"Dan, pembangunan Indonesia Sentris juga diharapkan akan membantu pemerataan ekonomi di daerah, sehingga SDM di daerah juga dapat meningkatkan taraf hidup, sekaligus meningkatkan kualitas SDM dalam konteks keahlian dan profesionalisme mereka," pungkasnya.

(ncm/ega)