Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar meminta para stakeholder desa untuk mengawal dan mengawasi pemanfaatan dana desa (DD) secara optimal. Hal ini dilakukan guna menghindari potensi penyelewengan Dana Desa. Dengan demikian dana desa dapat digunakan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga desa.
"Saya berharap kawal betul pemanfaatan dana desa, supaya searah dengan strategi pembangunan desa, dan masyarakat harus dapat merasakan betul DD itu, oleh karena itu butuh didampingi, Musdes itu perdebatan data bukan berdebat saya ingin ini dan itu lagi," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/11/2021).
Hal ini ia sampaikan saat menerima kunjungan kerja Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Rusma Yul Anwar, di kantornya, Senin (29/11). Dalam kesempatan tersebut, Halim juga mengingatkan soal prioritas penggunaan dana desa yang diarahkan untuk pencapaian SDGs Desa.
Ia mengungkapkan saat ini pendataan SDGs Desa sedang dilakukan di seluruh desa di Indonesia. Adapun data yang didapatkan nantinya akan menjadi pedoman untuk menemukan masalah dan potensi dalam pembangunan desa.
"Prinsip pendampingan adalah data, ketika data lengkap kita akan tahu peta kemiskinan tertinggi di mana, dana desa dioptimalkan di mana," katanya.
Sementara itu, Bupati Rusma melaporkan sementara ini dana desa sudah dimanfaatkan dengan baik dan tanpa kendala apapun. Ia menyebutkan sebanyak 82 desa di Kabupaten Pesisir Selatan sudah memanfaatkan Dana Desa dengan maksimal.
Sebagai informasi, dalam kunjungannya, Rusma juga membahas terkait persiapan upacara puncak peringatan Hari Bakti Transmigrasi (HBT) ke-71 yang akan digelar Minggu 12 Desember 2021.
Dalam pembahasan ini, Halim mengusulkan adanya pameran BUM Desa, pameran produk-produk warga transmigran dan penyerahan bantuan. Turut hadir mendampingi Halim dalam pertemuan tersebut, di antaranya Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Taufik Madjid dan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Rr. Aisyah Gamawati.
Secara historis, penyelenggaraan transmigrasi pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1950. Saat itu, sebanyak 25 Kepala Keluarga (KK) diberangkatkan dengan total 98 jiwa yang disebar ke Lampung 23 KK dan ke Lubuk Linggau 2 Kepala Keluarga. Sedangkan Kabupaten Pesisir Selatan dibuka kawasan transmigrasi pada era pemerintahan Soeharto, tepatnya pada tahun 1973 dan terakhir penempatan pada 2009 lalu. Rata-rata mereka berasal dari Jawa itu berprofesi sebagai petani sawit.
