Komnas HAM Jelaskan Unlawful Killing, Pengacara Sebut Polisi Bela Diri

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 30 Nov 2021 15:43 WIB
Jakarta -

Koordinator Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Endang Sri Melani menjelaskan alasan kasus penembakan laskar FPI di Km 50 Tol Cikampek tergolong unlawful killing, yang merupakan unsur pelanggaran HAM. Endang mengatakan, dalam kasus tersebut, korban berada dalam kuasa aparat penegak hukum sehingga ketika meninggal dunia menjadi pertanyaan publik.

"Unlawful killing adalah pembunuhan di luar proses hukum. Jadi peristiwa itu terjadi tanpa adanya proses hukum sebelumnya dan apa yang kemudian Komnas HAM tentukan sebagai unlawful killing yang pertama adalah ditemukan korban meninggal dunia. Kedua, korban tersebut berada di dalam penguasaan resmi dari aparat petugas negara," kata Endang, saat bersaksi dalam sidang pemeriksaan saksi terdakwa Ipda Yusmin Ohorella dan Birptu Fikri Ramadhan di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (30/11/2021).

Selain itu, menurut Endang, para terdakwa tidak berupaya meminimalkan kejadian tersebut. Selain itu, kedua terdakwa disebut tidak mengantisipasi dan mengindahkan prinsip kehati-hatian karena kekuatan petugas dan korban tidak berimbang jumlahnya, yaitu polisi 3 orang dengan 1 orang menyetir, sedangkan korban sebanyak 4 orang.

Lalu polisi juga tidak membawa borgol saat mengamankan 4 anggota laskar FPI sehingga menurut Komnas HAM tindakan tersebut tidak sesuai prosedur dan dapat membahayakan petugas saat 4 anggota laskar FPI dimasukkan ke mobil.

"Empat orang anggota FPI ini tidak diborgol. Disampaikan oleh kepolisian bahwa saat itu masih terlihat tanda-tanda mereka melakukan perlawanan tapi dimasukkan (mobil) tanpa borgol. Dan kami temukan ada mobil lain sebetulnya yang dimiliki petugas kepolisian. Itu yang menjadi pertanyaan kami, mengapa tidak dilakukan upaya lain untuk meminimalisasi terjadinya peristiwa tersebut," kata Endang.

Menurut Endang, peristiwa tersebut terjadi di wilayah hukum Karawang, Jawa Barat. Ia menilai semestinya para terdakwa meminta bantuan dari kepolisian daerah setempat untuk mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan. Sementara itu, terkait dengan tidak diborgolnya tangan para korban, menurut Endang, para terdakwa semestinya memikirkan cara selain memborgol tangan korban apabila tidak membawa borgol.

"Kami sudah sampaikan bahwa terjadi eskalasi sedang, rendah, ke tinggi. Dalam proses eskalasi terdapat perubahan situasi. Nah ini tidak diantisipasi misal dengan meminta bantuan atau peralatan dari kepolisian setempat. Ini jadi pertanyaan kenapa tidak ada upaya lain untuk meminimalisasi," ungkapnya.

Diketahui dalam peristiwa penembakan laskar FPI itu, Endang mengatakan ada saksi yang melihat 4 orang laskar FPI masih dalam keadaan hidup, selanjutnya diketahui keempatnya ternyata ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan luka tembak.

Sementara itu, melalui Zoom, pengacara terdakwa, Otto Hasibuan, menanyai saksi apakah apabila terdakwa membela diri merupakan pelanggaran HAM. Sebab, korban, yaitu salah satu anggota Laskar FPI, saat itu mencekik leher terdakwa Fikri. Namun, menurut Endang, tindakan tersebut disebabkan polisi tidak memborgol tangan korban.

"Saudara saksi, saya akan bertanya, Saudara menyatakan salah satu alasan untuk nyatakan ini pelanggaran HAM atau unlawful killing karena orang tersebut dalam penguasaan petugas, pertanyaannya apakah setiap orang yang dalam penguasaan petugas apakah dapat dikatakan merupakan unlawful killing? Bagaimana seandainya kalau orang itu meninggal karena melawan petugas sehingga melawan petugas yang menyebabkan terancam? Apakah tindakan tersebut merupakan unlawful killing?" tanya Otto.

"Dalam konsep hak asasi manusia, setiap kematian dalam tahanan itu harus diduga besar terjadinya disebabkan oleh petugas, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap keterangan dan barang bukti itu bisa ditemukan apakah memang benar penyebab kematian tersebut dikarenakan petugas, karena hasil dari pemantauan Komnas HAM ada beberapa kematian karena disebabkan oleh petugas," kata Endang.

Otto lantas mempertanyakan apabila tindakan polisi tersebut termasuk membela diri apakah termasuk unlawful killing. Endang mengatakan Komnas HAM merekomendasikan agar kasus penembakan laskar FPI itu dilanjutkan ke persidangan pidana agar bukti dan keterangan saksi dari para saksi tersebut diproses pidana dan dinilai oleh majelis hakim apakah terbukti atau tidak terjadinya pelanggaran HAM atau unlawful killing.

"Pertanyaan saya kalau meskipun seseorang meninggal, tapi petugas itu melakukan itu karena membela diri apakah dapat dikatakan melanggar HAM?" tanya Otto lagi.

"Berdasarkan fakta peristiwa yang kami temukan, unlawful killing itu adalah bagian dari pelanggaran HAM, untuk memastikan terkait HAM itu lah kemudian Komnas HAM merekomendasikan pada pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini melalui mekanisme pidana," katanya.

Sementara itu, jika polisi menjadi korban penembakan oleh warga sipil, menurut Endang, hal itu dapat diproses pidana.