Sambut Jokowi, Anggota Baleg DPR Pastikan Revisi UU Cipta Kerja Dipercepat

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 30 Nov 2021 10:34 WIB
Anggota DPR Christina Aryani
Anggota DPR Christina Aryani (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons cepat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja, termasuk arahan bagi para investor. DPR RI memastikan segera menindaklanjuti putusan MK terkait UU Cipta Kerja.

"Presiden saya rasa punya sikap dan arahan jelas terkait ini. Beliau minta agar ini dipercepat dan kami di DPR tentu punya semangat yang sama. Selain proses perbaikan dipercepat, Presiden juga punya sikap jelas mengenai substansi putusan MK bahwa seluruh aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja tetap berjalan," kata anggota Badan Legislasi DPR-RI Fraksi Partai Golkar Christina Aryani kepada wartawan, Selasa (30/11/2021).

Menurut Christina, sikap Jokowi membuat masyarakat, termasuk para pelaku usaha, dapat memahami putusan MK secara tepat dan benar. DPR pun bakal mempercepat revisi UU Cipta Kerja sebelum tenggat yang diberikan MK.

"Kami apresiasi sikap Bapak Presiden sehingga tidak perlu lagi ada tafsiran lain di masyarakat. Kepastian untuk para pelaku usaha juga jelas dengan arahan Presiden ini. Sekarang tinggal kami di DPR memastikan proses perbaikan berjalan cepat. Ada waktu dua tahun untuk itu dan kami optimistis harusnya bisa lebih cepat dari tenggat tersebut," ujar Christina.

Christina menambahkan, semangat UU Cipta Kerja sejak awal adalah agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi guna kepastian hukum dan kemudahan investasi dan berusaha di Tanah Air. Berdasarkan catatan BPKM, lanjut Christina, implementasi UU Cipta Kerja selama ini telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja.

BKPM, disebutnya, mencatat kenaikan realisasi investasi pada Januari-September 2021 sebesar 7,8 persen year-on-year, yang nilainya mencapai Rp 659 triliun. Jumlah penciptaan lapangan kerja baru akumulasi triwulan I hingga triwulan III juga tercatat sebanyak 912.402 tenaga kerja. Adapun Online Single Submission (OSS) telah menerbitkan 379.051 perizinan untuk periode Agustus-Oktober, perizinan berusaha yang dominan diberikan pada usaha mikro.

"Artinya, secara operasional ini sudah berjalan sangat baik dan tidak ada alasan bagi kita untuk mengambil langkah mundur," ujar Christina.

(gbr/tor)