.webp)
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali kembali diperpanjang. Berdasarkan hasil evaluasi, ada 23 kabupaten/kota yang masuk level 2.
Melalui siaran pers, Senin (29/11/2021), Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman dan Investasi (Marves) menyampaikan ada juga 8 kabupaten/kota yang masuk PPKM level 1. Hal ini didasari asesmen dilakukan pada 27 November 2021.
Selain itu, disampaikan 10 kabupaten/kota di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) kembali ke PPKM level 2.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berdasarkan asesmen dari World Health Organization (WHO), 10 kabupaten/kota yang kembali ke level 2 di antaranya berada di wilayah Jabodetabek yang terjadi akibat turunnya angka tracing (penapisan) anggota aglomerasi di wilayah Jabodetabek," demikian keterangan Kemenko Marves.
Sementara itu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penerapan PPKM Jawa-Bali menunjukkan tren cukup stabil. mengatakan penambahan kasus positif COVID-19 baru cukup rendah.
"Penerapan PPKM yang masih terus dilakukan di Jawa-Bali menunjukkan tren yang cukup stabil," kata Luhut.
Reproduksi COVID di Jawa-Bali Naik
Dia menyebut kasus konfirmasi terus ditekan dan penurunannya ada di angka 99 persen sejak puncak kasus pada Juli lalu.
Meski demikian, Luhut juga menjelaskan terjadi peningkatan nilai RT (penambahan kasus aktif nasional) saat ini. Peningkatannya RT terjadi 4 hingga 5 hari berturut-turut pada periode awal munculnya varian Delta di Jawa dan Bali.
Luhut mengatakan lonjakan kasus harus jadi pengingat agar semua pihak lebih taat dalam menerapkan protokol kesehatan dan 3T (tracing, testing, treatment). Namun bukan untuk menimbulkan kepanikan.
"Saat ini, jumlah testing dan tracing kita pun sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bulan November tahun lalu. Tingkat vaksinasi kita juga sudah di atas 60 persen dibandingkan dengan tahun 2020 di saat program vaksinasi belum berjalan," jelas Luhut.
Dia juga membahas perkembangan kasus COVID-19 varian Omicron yang menyebar di beberapa negara, seperti Afrika Selatan, Botswana, Jerman, dan Belgia. Bahkan ada Inggris, Israel, Australia, hingga Hong Kong.
Dia mengatakan pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan yang telah diumumkan untuk memitigasi masuknya varian Omricon. Luhut menegaskan akan terus mengevaluasi kebijakan ini setiap saat.
Dijabarkan juga hasil survey Google Mobility Jawa-Bali dan Indeks Belanja Masyarakat yang menunjukkan mobilitas masyarakat cukup signifikan dibandingkan data pada periode Natal dan Tahun Baru 2020 dan mendekati periode Lebaran 2021.
"Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap indikasi adanya kenaikan kasus dan mobilitas, terutama menghadapi periode Nataru. Supaya tidak terulang pembatasan sosial yang ketat," ujar Luhut.
(dwia/jbr)
