UU Cipta Kerja Diminta Revisi tapi Jokowi Jamin Masih Berlaku

Tim detikcom - detikNews
Senin, 29 Nov 2021 21:02 WIB

Putusan MK Dinilai Janggal

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menilai putusan MK yang mengabulkan permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja janggal. Menurut dia, tak ada ketentuan syarat formil dalam pembentukan undang-undang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Putusan (MK terhadap UU Cipta Kerja) yang disebut inkonstitusional bersyarat. Artinya pembentuk undang-undang harus memperbaiki prosedur pembentukan undang-undang agar memenuhi syarat-syarat formil, dan syarat formil itu tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar, adanya di dalam undang-undang," kata Arsul Sani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (29/11/2021).

"(Yaitu) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan beserta undang-undang perubahannya UU Nomor 15 Tahun 2019," lanjutnya.

Ia menilai putusan MK terkait UU tersebut berpotensi menimbulkan masalah. Sebab, lanjut dia, putusan MK itu mengharuskan pembentuk undang-undang untuk memenuhi syarat formil dan membuka kemungkinan UU Cipta Kerja juga akan diuji secara materiil.

"Maka yang saya sebut apakah ini putusan yang akan menyelesaikan masalah tanpa memunculkan masalah atau berpotensi memunculkan masalah? Saya melihat ini berpotensi mendatangkan masalah," katanya.

"Karena kalau pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang sudah memperbaiki, kemudian hasil perbaikannya itu secara materiil ada yang tidak puas dari elemen warga negara ini, kan diuji lagi secara materiil. Nanti jangan-jangan formilnya sudah benar, kemudian materiilnya diuji, dikabulkan," sambung dia.


(rdp/rdp)