UU Cipta Kerja Diminta Revisi tapi Jokowi Jamin Masih Berlaku

Tim detikcom - detikNews
Senin, 29 Nov 2021 21:02 WIB

Jokowi Hormati Putusan MK

Jokowi menghormati putusan MK soal UU Cipta Kerja tersebut. Jokowi lantas memerintahkan jajarannya segera menindaklanjuti putusan MK.

"Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi/MK, nomor 91/PUU-XVIII/2020. Saya telah memerintahkan kepada para menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi memastikan komitmen pemerintah terkait reformasi struktural. Jokowi menyatakan akan terus memimpin kepastian hukum bagi dunia investasi.

"Komitmen pemerintah dan komitmen saya terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus kita jalankan. Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha akan terus saya pimpin dan saya pastikan," ujar Jokowi.

Mahfud Angkat Bicara

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan pemerintah menghormati putusan MK itu. Mahfud pun menegaskan perbaikan itu akan diselesaikan secepatnya.

"Terkait dengan putusan MK yang menyangkut UU Ciptaker. Pemerintah sudah rapat, dan kesimpulannya seperti sudah disampaikan oleh Presiden dan pemerintah menerima, menghormati, dan akan segera menindaklanjuti putusan MK," kata Mahfud kepada wartawan, Senin (29/11).

"Akan lebih cepat dari 2 tahun. Kan MK memberi waktu 2 tahun. Kita akan berusaha lebih cepat dari 2 tahun, sehingga lebih cepat selesai," imbuhnya.

Mahfud mengatakan pemerintah menerima putusan MK tersebut lantaran bersifat final dan mengikat terlepas dari kontroversinya. Namun dia memastikan pemerintah menjamin investasi yang telah dan akan ditanam di Indonesia.

"Pemerintah menjamin investasi yang telah ditanam dan akan ditanam di Indonesia itu berdasar UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu aman dan punya kepastian hukum karena apa? Karena satu, MK menyatakan UU itu berlaku sampai 2 tahun, setuju atau ndak setuju itu kata MK," tutur Mahfud.

"Yang kedua kalau dalam 2 tahun itu ada investasi yang sudah dibuat secara sah, itu tidak bisa dibatalkan, punya kepastian, itu bunyi UU, KUHPer 'perjanjian yang telah dibuat secara sah itu berlaku sebagai UU' jadi ndak bisa dicabut dengan begitu saja, itu mengikat. Ketiga, kalau sudah ada perjanjian investasi dan melibatkan pebisnis-pebisnis negara lain kan kalau kita mau sewenang-wenang membatalkan bisa menjadi perkara internasional, kan itu, arbitrase internasional pas dipakai instrumen hukum nasional, apalagi ada perjanjian bilateral, multilateral di bidang itu," papar dia.

Mahfud pun meminta masyarakat tidak khawatir terhadap putusan MK tersebut. Dia menyatakan UU Cipta Kerja saat ini masih tetap berlaku.

"Masyarakat jangan khawatir, UU ini akan berlaku dan pemerintah menangkap makna ini hanya soal prosedur yang diminta perbaiki. Sehingga keseluruhan permohonan uji materi yang menyangkut isinya itu kan dinyatakan NO atau tidak dapat diterima. Oleh sebab itu, yang sudah berjalan, terus berjalan, yang mau masuk terus masuk berdasar UU dan peraturan-peraturan yang ada, dan pemerintah menjamin kepastian dan keamanannya di seluruh investasi ini karena fokus utama Presiden Jokowi justru pada bidang itu, membangun restrukturisasi dan deregulasi mempermudah investasi dalam rangka membangun ekonomi kita, masyarakat kita sehingga ndak ada agenda lain di balik itu," ungkap Mahfud.