Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan menyatakan diri menjadi 'auditor rakyat'. Mereka menyatakan siap mengaudit bisnis PCR yang diduga berkaitan dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
"Kami menyebut diri sebagai auditor rakyat, kami bersama dengan Kantor Akuntan Publik yang sudah bersedia untuk kami tunjuk dan juga nanti secara formal silakan Pak Luhut tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, kantor akuntan publiknya akan kami sediakan dan bersama-sama dengan kami," ujar Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Ferry Juliantono di Restaurant Cikini Lima, Jakarta, Senin (29/11/2021).
Diketahui diduga kedua menteri tersebut membentuk perusahaan terkait PCR. Ferry menyebut seharusnya hal itu tidak dilakukan mengingat keduanya adalah pejabat negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagai seorang pejabat, seharusnya yang bersangkutan dalam hal ini Pak Luhut dan Erick Thohir, tidak membentuk sebuah perusahaan baru untuk mengadakan PCR ini," kata Ferry.
"Tapi yang dilakukan adalah membentuk perusahaan, yang lebih parah lagi perusahaan tersebut sahamnya terdapat kepemilikan oknum yang bersangkutan tersebut," sambungnya.
Terkait masalah ini, Koalisi Masyarakat Sipil akan membentuk posko-posko yang akan menerima aduan ataupun bukti-bukti yang terkait dengan persoalan bisnis PCR tersebut. Posko ini juga siap menerima laporan apa pun.
"Auditor rakyat ini insyaallah bukan hanya terkait PCR ini, tapi juga mengaudit masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Bisa masalah vaksin, bisa masalah kartu Pra Kerja dan perpanjangan Undang-Undang Minerba dan sebagainya yang dirasakan oleh masyarakat," katanya.
Penjelasan Luhut
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar telah angkat bicara perihal isu keterlibatannya dalam bisnis PCR. Luhut menyatakan siap mundur jika terbukti menerima duit dari bisnis PCR. Dia menegaskan tak mendapat untung sepeser pun.
Luhut menjelaskan bahwa dia memang memberikan sumbangan uang ke Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Namun dia menyebut bahwa sumbangan itu semata-mata bk untuk mencari keuntungan, melainkan untuk kemanusiaan.
"Kalau ke GSI itu saya naro duit memang, tapi tidak dalam konteks untuk ambil untung," kata Luhut dalam wawancara bersama CNN TV, seperti dilihat, Jumat (12/11).
Luhut juga menyinggung terkait dirinya memberikan sumbangan ke 7 universitas di Tanah Air. Dari sumbangan-sumbangan itu, Luhut mengaku tak sepeser pun mendapat untung.
"Saya nyumbang di 7 universitas, ada di UI, di USU, di UGM, di mana itu, itu nyumbangan dari saya tuh, nggak ada untung, apa yang mau diuntung? Wong saya terlibat ini, untung kita buat Maret-April-Juni tahun lalu, kalau nggak lebih parah lagi kemarin Juli itu," ucapnya.
Guna membuktikan ucapannya bahwa dia tak mengambil untung sedikit pun dari GSI itu, Luhut siap diaudit BPK. Dia memastikan bahwa uang dari GSI itu juga tidak mengalir ke PT Tobako Sejahtera dan pemegang saham lainnya.
"Siap banget (diaudit) dari awal, tidak ada ke kantong saya satu peser. Untuk apa sih wong duit saya dari bisnis saya cukup hidup kok, saya nyumbang karena betul-betul kemanusiaan," tegas Luhut.