Sekjen MPR: Pengembangan Desa Harus Dibarengi Wawasan Kebangsaan

Inkana Izatifiqa R Putri - detikNews
Sabtu, 27 Nov 2021 20:41 WIB
MPR
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono menghadiri Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) periode 2021 - 2026 di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan. Di kesempatan ini, Ma'ruf menilai desa akan menjadi kawasan terbuka bagi masuknya berbagai pengaruh dunia luar, termasuk globalisasi dan kemajuan teknologi. Untuk itu, penting bagi seluruh pihak untuk melindungi nilai-nilai kearifan lokal agar tidak tergeser zaman.

"Kita tentu tidak menginginkan pengembangan potensi desa menjadi pintu masuk atas lunturnya kearifan lokal, tergerusnya semangat kegotong-royongan, dan terkikisnya wawasan kebangsaan, karakter dan jati diri ke-Indonesiaan kita. Selaras dengan itu, upaya pengembangan potensi dan sumber-sumber daya desa harus dibarengi dengan pembangunan wawasan kebangsaan," kata Ma'ruf dalam keterangannya, Sabtu (27/11/2021).

Terkait hal ini, Ma'ruf menjelaskan MPR terus konsisten melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui sosialisasi Empat Pilar MPR. Adapun Empat Pilar MPR RI meliputi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika.

"Apdesi bisa bekerja sama dengan MPR RI. Apdesi bisa berkontribusi dalam rangka mendukung visi MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat serta tugas MPR dalam melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR, pengkajian terhadap sistem ketatanegaraan, serta menyerap aspirasi masyarakat," jelasnya.

Soal desa, Ma'ruf mengatakan pembangunan nasional dapat dikatakan berhasil jika desa telah diperhatikan, baik dari sisi kemajuan dan kemandirian. Pasalnya, menurut Ma'ruf, desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Bahkan, desa menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keberhasilan program pemerintah.

"Begitu pentingnya peran desa dalam pembangunan nasional, setidaknya membuat desa memiliki dua fungsi strategis. Pertama, dari aspek ekonomis, desa memegang peranan penting terutama sebagai salah satu indikator kuat atau lemahnya perekonomian suatu daerah atau bahkan suatu negara. Kedua, dalam aspek politis, desa bisa menjadi indikator suara sekaligus aspirasi dasar rakyat yang tidak boleh dihiraukan," paparnya.

Ma'ruf menambahkan program dana desa dapat bermanfaat untuk menunjang perkembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, anggaran pemerintah yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada desa digunakan untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa. Dengan demikian, desa mempunyai kewenangan untuk mengelola dan membangun desa.

Meski demikian, tambah Ma'ruf, penggunaan dan pengelolaan dana tersebut masih minim terkait dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak terjadi penyimpangan karena kurangnya pengawasan dari masyarakat sehingga penggunaannya kurang tepat sasaran.

"Oleh karena itu, penting bagi aparatur desa untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang penggunaan dan pengelolaannya. Termasuk juga warganya bahwa mereka punya hak untuk terlibat dalam pelaksanaannya agar menjadi suatu keberhasilan desa yang menjadi ujung tombak pembangunan nasional," paparnya.

"Hakikatnya pembangunan desa merupakan peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kini desa tidak bisa dianggap lagi sebagai obyek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subyek dan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan," lanjutnya.

Ma'ruf pun menjelaskan saat ini program pengembangan potensi desa mengarah untuk mewujudkan desa wisata agro, desa industri, dan desa digital. Ia pun yakin ke depannya perekonomian desa dapat terus meningkat.

"Ke depan, saya optimis desa tumbuh menjadi sentra pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Tinggal desa, rejeki kota, bisnisnya mendunia. Ini akan menjadi magnet yang akan menarik minat generasi muda untuk kembali ke desa, membangun daerahnya dan mengoptimalkan berbagai peluang yang ada," pungkasnya.

Sebagai informasi, pelantikan dan Rakernas DPP Apdesi Periode 2021 - 2026 bertema 'Membangun Indonesia dari Desa' turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian, Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Dr Ir Wahyu Utomo, Ketua Umum Apdesi 2021 - 2026 H. Surta Wijaya dan ratusan peserta Rakernas.

(akn/ega)