Komnas HAM soal Pendekatan Baru Panglima TNI Terkait Papua: Hilangkan Stigma

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Sabtu, 27 Nov 2021 13:25 WIB
Choirul Anam
Choirul Anam (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan melakukan pendekatan baru, yakni operasi teritorial, dalam menangani persoalan di Papua. Menurut Komnas HAM, pendekatan apa pun yang dilakukan dalam menangani persoalan Papua tidak berjalan dengan baik jika tidak menghilangkan stigma dan kecurigaan terhadap masyarakat Papua.

"Papua itu memiliki satu kebutuhan khusus dalam penanganan Papua ini. Jadi kalau ngomong Papua, ini pendekatannya kesejahteraan, memang tempat lain tidak ada pendekatan kesejahteraan? Kan ada juga. Tapi apa bedanya tempat lain sama Papua? Yang paling penting bagi teman-teman Papua adalah hilangkan stigma," kata komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada wartawan, Sabtu (27/11/2021).

"Jadi pendekatan apa pun, kalau tidak menghilangkan stigma, itu ya tidak akan jalan dengan baik. Hilangkan rasa curiga pada teman-teman Papua," lanjutnya.

Anam menuturkan operasi teritorial yang akan dilakukan akan tampak menyeramkan bila masih ada kecurigaan terhadap masyarakat Papua. Berdasarkan pengalaman, Anam mengatakan munculnya kecurigaan dari berbagai operasi yang dilakukan untuk menangani Papua justru melahirkan terjadinya berbagai pelanggaran HAM di sana.

"Kalau masih basisnya curiga, operasi teritorial bisa jadi instrumen yang menakutkan. Karena operasi teritorial itu di jantung masyarakat. Kalau operasi perang bisa di pinggir masyarakat. Operasi teritorial itu artinya ya di kantor koramil, kantor polsek, yang kantor polsek dan kantor koramil itu di tengah masyarakat. Kalau basisnya masih curiga, bagaimana mungkin kita bisa menciptakan perdamaian. Bagaimana mungkin bisa ada pembangunan. Bagaimana mungkin anak-anak sekolah pergi dengan senyum kalau masih dicurigai," ujarnya.

"Kesannya klise soal kecurigaan ini. Tapi pada praktiknya, yang kami temukan di lapangan, minimal pengalaman saya di pemantauan, ini soal stigma dan soal kecurigaan itulah yang melahirkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia," sambung Anam.

Dia mencontohkan salah satunya pada saat proses identifikasi. Menurut Anam, masyarakat Papua yang berambut keriting lebih banyak diinterogasi dibandingkan dengan yang berambut lurus.

"Masa operasi di Papua, pokoknya yang rambut keriting ditanya lebih banyak daripada yang rambut lurus. Ini kan di Papua, kalau identifikasinya begitu, ya runyam. Kalau di Malang diidentifikasinya begitu, ya satu-dua orang. Kalau di Papua kayak begitu, kan semua orang," ucapnya.

Lebih lanjut Anam menegaskan, apa pun metode pendekatannya, stigma dan kecurigaan harus terlebih dulu dihilangkan. Dia juga mengingatkan agar pemerintah konsisten menggunakan pendekatan teritorial dan tidak menggunakan pendekatan lainnya.

"Basisnya, apa pun pendekatannya, hilangkan stigma, hilangkan kecurigaan. Harus clear. Yang namanya operasi teritorial, teritorial saja. Tidak boleh ada operasi yang lain," imbuhnya.

Simak terkait pendekatan baru Panglima TNI, di halaman berikut