KPAI Ungkap Kabar Terbaru 3 Siswa Penganut Saksi Yehuwa Tak Naik Kelas 3 Kali

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 27 Nov 2021 13:06 WIB
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti bersama Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan Kreatifitas dan Budaya, Kementrian PPPA, Evi Hendrani memberi pernyataan pers terkait Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA di gedung KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/4/2018). KPAI menilai  terjadi malpraktik dalam dunia pendidikan karena soal yang diujikan tidak pernah diajarkan sebelumnya dalam kurikulum sekolah.
Retno Listyarti (Ari Saputra/detikcom)

3 Siswa Kakak-Adik Mau Naik Kelas

Retno menyampaikan tim gabungan juga mengunjungi rumah ketiga anak korban pada Senin (22/11) untuk mendengarkan suara anak dalam kasus yang menimpa mereka selama tiga tahun berturut-turut. Mereka menyatakan ingin sekali naik kelas.

"Ketika tim bertanya apa harapan atau keinginan ketiga anak, mereka menjawab 'hanya ingin naik kelas'. Saat ditanya apa lagi harapannya? Jawabannya kurang lebih sama, hanya ingin naik kelas. Ketiganya juga ingin tetap bersekolah di SDN 051 Kota Tarakan. Ketiga anak menyatakan kehilangan semangat belajar jika nanti akan mengalami tidak naik kelas lagi untuk keempat kalinya," tutur Retno.

Selain itu, tim melakukan wawancara dengan Dh selaku guru pendidikan agama Kristen yang diperbantukan di SDN 051 Tarakan. Tim juga mewawancarai Ibu D, guru PJOK yang juga menjadi pembina agama Kristen.

"Ketika tim bertanya pendapat Dh selalu guru ketiga anak korban, dijawab anak-anak itu pintar, bahkan nilai-nilai pengetahuan sering mendapat 100 (nilai sempurna). Selain itu, ketiga anak korban juga berkelakuan baik dan sopan. Hal senada dikemukakan oleh Ibu D selaku pembina agama Kristen," ucap Retno.

Saat pengawasan di sekolah, ada beberapa usulan untuk solusi, di antaranya usulan dari Kepala LPMP Kalimantan Utara Jarwoko yang mengusulkan ketiga anak tetap diberikan pembelajaran agama dari guru agama Kristen, namun hanya aspek kognitif/pengetahuan dan aspek afektif/sikap. Sedangkan aspek psikomotorik/praktik/keterampilan diserahkan kepada komunitas agama ketiga anak tersebut agar tidak ada lagi perdebatan soal akidah.

Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan juga mengusulkan ketiga anak dinaikkan kelas, hanya untuk keputusan tidak naik kelas yang ke-3, di mana anak-anak akan mengikuti remedial terlebih dahulu untuk nilai yang tidak tuntas, yaitu nilai pendidikan agama saja, mengingat nilai mata pelajaran lain tuntas bahkan dengan nilai tinggi.

Hasil Diskusi Tim Gabungan

Retno mengatakan usulan Kepala LPMP Kalimantan Utara dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan justru menjadi tidak jelas penyelesaiannya saat FGD berlangsung pada Rabu (24/11) di kantor Walikota Tarakan. Sebab, para perwakilan SKPD yang hadir justru memiliki argumentasi yang mementahkan kedua rencana tersebut.

Retno bahkan menyebut usulan yang ditawarkan pun sangat tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Berikut usulan dari FGD Tim Gabungan:

1. Kenaikan kelas bisa dilakukan jika ada surat rekomendasi dari Itjen Kemendikbud-Ristek yang memerintahkan agar sekolah menaikkan kelas ketiga anak korban. Padahal, kenaikan kelas merupakan kewenangan sekolah dan dewan guru.

Itjen Kemendikbud-Ristek dan KPAI tidak memiliki kewenangan menentukan naik kelas/tidaknya peserta didik. Selain itu, usulan kenaikan kelas justru dikemukakan sendiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan saat Tim gabungan pengawasan ke sekolah;

2. Kenaikan kelas dapat dilakukan dengan syarat tertentu, di antaranya cabut gugatan. Padahal pencabutan gugatan maupun rencana remedial untuk kenaikan kelas dapat dilakukan pihak sekolah dengan duduk bareng bersama pihak orang tua peserta didik dapat dibicarakan secara kekeluargaan, pendekatan untuk mencairkan suasana harus dilakukan semua pihak, bicara kepentingan terbaik bagi anak harus dengan nurani dan perspektif perlindungan anak;

3. Usulan perwakilan Inspektorat Tarakan menyatakan bahwa akar masalahnya adalah di keputusan Kementerian Agama yang memasukkan Saksi Yehuwa ke dalam pendidikan agama Kristen. Jadi yang bersangkutan mengusulkan agar Kemendikbud-Ristek dan KPAI bersurat kepada Kementerian Agama untuk mencabut keputusan tersebut, dan jika ingin Saksi Yehuwa diakomodasi, maka diminta Kemendikbud dan KPAI bersurat pada Presiden agar mengusulkan Saksi Yehuwa menjadi agama resmi negara yang ke-7.

Padahal semua usulan tersebut jelas bukan kewenangan Kemendikbud maupun KPAI. Usulan ini pun jelas menunjukkan bahwa penyelesaian masalah kakak-adik yang tidak naik kelas tiga kali sama sekali bukan didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

Retno pun menilai upaya penyelesaian kasus tiga siswa ini dinilai belum berpihak pada kepentingan anak. Dia pun meminta semua pihak memikirkan nasib ketiga anak ini.

"Oleh karena itu, sejatinya para pihak dalam mengambil keputusan harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi ketiganya anak demi masa depan mereka yang masih panjang," pungkas Retno.


(zap/jbr)