Saat Edhy Prabowo Tak Kapok Melawan Meski Hukuman Sudah Diperberat

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 26 Nov 2021 20:06 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo hadir langsung di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta. Hari ini, untuk pertama kali Edhy Prabowo hadir langsung di ruang sidang terkait kasus ekspor benur.
Edhy Prabowo (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Upaya hukum terus dilakukan Edhy Prabowo demi mendapatkan hukuman ringan. Kini, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat hukumannya.

Permohonan kasasi itu diajukan Edhy Prabowo pada Rabu (17/11). Edhy ajukan kasasi atas hukuman 9 tahun penjara.

Awal mula, Edhy Prabowo terjaring OTT KPK sepulang dari Amerika Serikat pada akhir 2020. Edhy menerima suap terkait izin ekspor benur di KKP.

Ketika Edhy Prabowo baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari San Fransisco, Amerika Serikat, Edhy diamankan bersama sejumlah orang, termasuk istrinya, Iis Rosita Dewi. Setelah itu, KPK akhirnya menetapkan Edhy sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya karena diduga menerima suap terkait ekspor benih bening lobster (BBL).

Pada tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis ke Edhy 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti bersalah menerima uang suap senilai Rp 25,7 miliar dari pengusaha eksportir benih bening lobster (BBL) atau benur. Atas vonis itu, Edhy pun mengajukan banding.

Hingga akhirnya, pada Kamis (11/11), putusan banding itu dibacakan. Edhy Prabowo berharap hukuman 5 tahun penjara itu diringankan, tetapi nasib berkata lain, hukuman Edhy justru diperberat menjadi 9 tahun penjara.

Alasan hakim memperberat hukuman Edhy adalah perbuatan Edhy dinilai telah meruntuhkan sendi kedaulatan negara.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," demikian bunyi putusan PT DKI Jakarta yang dikutip dari website-nya, Kamis (11/11).

Selain itu, Edhy diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya, yaitu Rp 9,6 miliar dan USD 77 ribu. Bila tidak membayar dalam waktu satu bulan sejak putusan inkrah, hartanya disita dan dirampas negara. Bila hartanya tidak cukup, diganti 3 tahun kurungan.

Simak juga Video: Penampakan Uang Rp 8,95 M yang Diamankan Terkait Korupsi di PT PDS

[Gambas:Video 20detik]