detikcom Do Your Magic

detikcom Do Your Magic: Warga Rusun City Garden Jakbar Krisis Air Bersih Selama 12 Tahun

Marteen Ronaldo - detikNews
Jumat, 26 Nov 2021 13:46 WIB
Warga Rusunami City Garden demo di Balai Kota DKI Jakarta
Foto: Marteen Ronaldo/detikcom
Jakarta -

Warga Rumah Susun Milik (Rusunami) City Garden, Cengkareng, Jakarta Barat, mengalami krisis air bersih selama 12 tahun. Mereka tidak bisa mengakses air bersih dari perusahaan air minum (PAM).

"Jadi warga di sini sudah 12 tahun tidak dapat mengakses air bersih di PAM, dan sejak 2014 warga harus menggantungkan nasib pada water treatment plant untuk pengelolaan air yang ternyata diketahui bahwa air tersebut tercemar sumbernya," ujar pengacara pubik LBH Jakarta, Charlie, saat ditemui, Jumat (26/11/2021).

Pernah pada 2014, penghuni Rusunami City Garden menerima air subsidi dari pihak pengelola. Namun air yang diberikan disebut tidak layak minum.

"Dan ini sudah diketahui audit baku mutu air dan ternyata melebihi baku mutu dan tidak layak untuk dikonsumsi dan membahayakan kesehatan," terangnya.

Charlie menyebut warga sempat berkomunikasi dengan pihak perusahaan penyedia air minum. Namun disebut bayarannya terlalu tinggi.

"Hingga akhirnya pada 2021 warga ingin melakukan pemasangan PAM Jaya melalui Palyja, itu melalui biaya yang sangat mahal, yaitu sekitar Rp 951 juta. Padahal kalau kita cek di peraturan gubernur atau di perda sekalipun, biayanya tidak sampai segitu," katanya.

Mahalnya layanan air bersih di Jakarta disebut karena ada swastanisasi air. Palyja sebagai pengelola air bersih adalah perusahaan swasta.

"Jadi ini salah satu kenapa swastanisasi di Jakarta sangat buruk, karena ini warga selama dua bulan ini, setelah watermark disegel, tidak memiliki akses air sama sekali. Sehingga warga yang sebelumnya hanya membayar Rp 8.000 per meter kubik sekarang harus membayar tujuh kali lipat menjadi Rp 43 ribu per meter kubik," ujarnya.


Masalah Lain

Permasalahan lainnya yang dialami oleh warga di Rusunami City Garden adalah tidak adanya kejelasan terkait sertifikat tanah.

"Padahal undang-undang rumah susun memandatkan pelaksanaan pembangunan harus bisa memfasilitasi pendirian P3KSRS maksimal satu tahun sejak dihuni, akan tetapi ini sudah 12 tahun dan tidak diberikan juga," jelasnya.

Hal tersebut berimbas kepada tunggakan PBB yang belum dibayar dan terdapat wilayah-wilayah yang tidak sesuai dengan pemasaran dari pihak pengelola yang berada di sana.

"Misalnya fasilitas umum yang dikomersialisasi, juga terkait transparansi keuangan. Ketika warga ingin melakukan tuntutan ataupun proses, warga justru diintimidasi, dipasang plang juga tidak bisa," jelasnya.

Pihaknya pun meminta Gubernur DKI Jakarta tidak diam dan menutup diri dengan adanya permasalahan tersebut.

"Jadi jangan sampai ini Gubernur membiarkan. Warga ini harus bertarung begitu saja dengan developer yang melanggar hukum. Dan sekarang warga-warga ini menuntut Gubernur tidak hanya diam, tetapi juga mengabulkan hak-hak warga," tutupnya.

(aik/aik)