.webp)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan BPKP telah melakukan audit terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi bansos Corona di Kementerian Sosial. Dia mengatakan BPKP menemukan selisih harga sembako untuk bansos.
"Ada beberapa hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh BPKP dan memang ada selisih harga dan seterusnya dan rekomendasinya agar terhadap perbedaan atau selisih harga tersebut," kata Alexander di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (25/11/2021).
Dia mengatakan jika selisih harga tersebut sudah dibayarkan, maka akan diminta dikembalikan. Dia mengatakan KPK masih terus melakukan tahap penyelidikan soal perkembangan kasus ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau belum dibayar, tidak dibayar, kalau sudah terlanjur, dilakukan bayar, diminta untuk mengembalikan karena ada kelebihan harga," ujar Alex.
"Itu yang sementara ini hasil audit yang dilakukan teman-teman BPKP terkait pengadaan sembako bansos itu baru tahap berapa kemarin dan apakah nanti akan kita tindak lanjuti," tambahnya.
Selanjutnya, Alexander menyebut BPK atau BPKP belum melakukan perhitungan kerugian negara atas korupsi tersebut. Dia menegaskan perhitungan itu akan dilakukan usai kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan.
"Kalau terkait Bansos Apakah sudah minta BPKP untuk melakukan audit atau BPK, mah perhitungan kerugian negara mereka BPK atau BPKP umumnya akan apa akan bersedia melakukan penghitungan kerugian negara ketika perkaranya itu sudah masuk pada tahap penyidikan," katanya.
"Kemudian kita akan minta mereka untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Tapi sejauh ini ada beberapa hasil audit yang dilakukan BPKP dan BPK kan diminta berdasarkan Perpres ya untuk melakukan pengawalan terkait dengan belanja untuk penanggulangan COVID maupun pemulihan ekonomi nasional BPKP yang diminta," sambungnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan juga 'Risma Ungkap Ada 31 Ribu ASN Kegep Terima Bansos':
Lebih lanjut, Alexander menyebut KPK akan menetapkan tersangka lain jika memang alat bukti sudah dinyatakan cukup.
"Nanti ketika cukup alat bukti dan kita naikkan ke penyidikan kita akan meminta bantuan BPK atau BPKP untuk melakukan audit penghitungan kerugian negara," ujarnya.
KPK diketahui tengah melakukan pengembangan kasus dugaan korupsi terkait bansos Corona Kemensos. KPK mengatakan pihaknya menyelidiki adanya kerugian negara dalam kasus bansos yang menjerat mantan Mensos Juliari Batubara.
"Lidik terbuka umumnya mencari peristiwa dugaan korupsi penerapan Pasal 2 atau 3 (UU Tipikor), berhubungan dengan kerugian negara," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (7/8).
Ali mengatakan pada kasus Juliari beserta dua anak buahnya diterapkan pasal suap karena berdasarkan operasi tangkap tangan (OTT). Ali memastikan KPK akan mengusut tuntas perkara ini.
"Penyidikan beberapa waktu lalu penerapan pasal suap karena seluruh hasil OTT pasti pasal suap atau sejenisnya. Upaya ini satu langkah lebih maju dibandingkan penanganan perkara sebelumnya, berhenti di OTT saja, sehingga kelanjutannya juga berkutat di soal suap saja," jelas Ali.
Juliari kini sedang menjalani hukuman 12 tahun penjara. Terpidana kasus suap itu dipenjara di salah satu sel di Lapas Kelas I Tangerang
