Luhut Cek Hutan Mangrove di Bali yang Akan Dipamerkan Jokowi Saat KTT G20

Sui Suadnyana - detikNews
Kamis, 25 Nov 2021 17:05 WIB
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan kunjungi Hutan Mangrove di Denpasar, Bali
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengunjungi hutan mangrove di Denpasar, Bali. (Sui Suadnyana/detikcom)
Denpasar -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengecek rencana perbaikan fasilitas hutan mangrove di Denpasar, Bali. Hutan mangrove tersebut bakal dipamerkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Konferensi Tingkat Tinggi The Group of Twenty (KTT-G20).

"Nanti waktu G20 Presiden akan nunjukin selama ini dan tahun depan mungkin kami hampir 200 ribu hektare melakukan restorasi dan itu sebagian besar didanai oleh APBN," kata Luhut kepada wartawan, Kamis (25/11/2021).

"Jadi Presiden itu mau ngirim pesan, kita jangan omong-omong saja di dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi dunia ini," tambahnya.

Luhut menargetkan perbaikan kawasan hutan mangrove di Denpasar, Bali, selesai pada Agustus 2022. Perbaikan fasilitas bakal dilakukan secara menyeluruh.

"(Perbaikan) mau total, (fasilitasnya) mau dibongkar, karena sudah umur 18 tahun juga (jalur trekking-nya). Jadi tadi (Dirjen Cipta Karya PUPR) Ibu Diana melaporkan akan dibuat lebih permanen trekking-nya sehingga nanti (buggy) car juga bisa lewat di sana," terangnya.

Luhut menerangkan mangrove tersebut sudah hampir 27 tahun ditanam dan merupakan bekas tambak. Hutan mangrove ini disebutnya sangat penting dan bagus untuk penyerapan karbon.

Perbaikan kawasan hutan mangrove di Denpasar, Bali, merupakan bagian kecil dari program restorasi 600 ribu hektare mangrove dari pemerintah. Program ini didanai sekitar USD 1,2 miliar. Rencananya World Bank juga akan memberi bantuan sebesar USD 400 juta.

Tak hanya itu, saat ini banyak pengusaha smelter yang memiliki tempat bakal mulai menanam mangrove. Hal itu dikarenakan mereka nantinya akan bisa mulai mengklaim hasil penyerapan karbon tersebut.

Oleh karena itu, Luhut mengaku sedang menyempurnakan rencana carbon pricing dan carbon trading bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Karena Indonesia salah satu (negara) kalau disebut superpower dalam carbon trading. Nah, ini kekuatan besar kita untuk bisa menghasilkan mungkin puluhan (atau) ratusan miliar dolar dalam 10 tahun ke depan. Dan itu untuk generasi muda ke depan dan menciptakan lapangan kerja," ungkap Luhut.

(zap/zap)