Mahfud Md: Penyelesaian 9 dari 13 Kasus HAM Berat dengan Permintaan DPR

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 25 Nov 2021 12:40 WIB
Mahfud Md bertemu dengan Jenderal Andika Perkasa
Mahfud Md (Foto: dok. Kemenko Polhukam)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan ada 13 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum diselesaikan. Sembilan dari 13 kasus itu, kata Mahfud, harus diselesaikan atas permintaan DPR RI.

"Soal penanganan HAM, kita sekarang ini punya 13 kasus pelanggaran HAM berat yang disampaikan oleh Komnas HAM kepada kita. Dari 13 ini, yang sembilan itu pelanggaran HAM sebelum tahun 2000," kata Mahfud Md setelah menerima Panglima TNI Jenderal Andika di kantornya seperti dilihat dari video yang diterima detikcom, Kamis (25/11/2021).

Mahfud mengatakan, berdasarkan Undang-Undang tentang HAM, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sebelum tahun 2000 itu atas permintaan DPR RI. Kemudian DPR akan menyampaikan kepada Presiden.

"Sebelum lahirnya undang-undang tentang peradilan HAM, di situ sebelum tahun 2000 itu kasusnya ada 9 dan menurut UU penyelesaian kasus HAM berat sebelum tahun 2000 ini nanti dengan persetujuan, atau dengan permintaan DPR, tapi DPR... kalau DPR menganggap rekomendasi Komnas HAM harus ditindaklanjuti, DPR nanti yang sampaikan ke Presiden. Yang penting nanti didiskusikan dulu di DPR, apa bisa ini dibuktikan, apa jalan keluarnya," katanya.

Sementara itu, empat kasus pelanggaran HAM berat lainnya diusulkan oleh Presiden. Satu di antara kasus itu, kata Mahfud, terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Adapun yang empat, itu sedang kita olah, yang empat itu terjadi sesudah tahun 2000, yang terjadi zaman Pak Jokowi ada satu dari yang empat ini, yaitu peristiwa Paniai yang baru diumumkan bulan Juni yang lalu. Itu ada yang melibatkan TNI," jelasnya.

Mahfud mengatakan, terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan TNI, pemerintah akan berkoordinasi dengan Panglima TNI. Mahfud menyebut pihaknya juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat itu.

"Apa nanti, yang menyangkut soal TNI ini nanti Bapak Panglima yang akan berkoordinasi dengan undang-undang, baik prosedurnya, maupun pembuktiannya, nanti akan dianalisis, akan kita selesaikan, koordinasi sama Panglima, bersama Kemenko, bersama Kejaksaan Agung," sebutnya.

Simak juga video 'Jenderal Andika Temui Ma'ruf Amin, Laporkan Kebijakan Baru di Papua':

[Gambas:Video 20detik]



(lir/imk)