.webp)
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate menilai ruang digital memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, namun masih kerap disalahgunakan. Untuk itu, ia meminta pemerintah melakukan penegakan hukum dengan mengutamakan pendekatan restorative justice serta peningkatan kecakapan digital.
"Kalau (dalam terminologi) hukum ada KUHP di ruang fisik, perlu juga ada KUHP di ruang digital yang mengatur dan menata kelola setiap aktivitas di dalam ruang digital. Kita mengutamakan selalu di dalam penegakan hukum, tapi tetap saja saat ini untuk masyarakat kita butuhkan pendekatan restorative justice sebelum ultimum remedium itu ditetapkan," jelas Johnny dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021).
Dalam Ngobral Series Day 1 oleh ISED tentang Cakap Digital, Hindari Disinformasi yang berlangsung Selasa (23/11), Johhny mengatakan upaya menjaga dan mengajak masyarakat untuk produktif di ruang digital memang bukan hal yang mudah. Meski demikian, ia menyebutkan Kementerian Kominfo telah mengambil inisiatif dengan menghadirkan program-program kecakapan digital dari tingkat dasar, menengah dan atas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ruang digital menuntut kita supaya cakap digital, tapi faktanya kita punya tantangan yang besar terkait dengan kecakapan digital itu tersendiri. Di tingkat dasar misalnya kami menyiapkan empat kurikulum khusus di antaranya digital skills, digital ethics, digital safety dan digital culture. Digital ethics ini nanti yang berkaitan dengan hoax, misinformasi dan disinformasi," tandasnya.
Ia menambahkan, kecakapan digital tingkat dasar dibangun melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) yang menjangkau masyarakat di seluruh Tanah Air. Johnny menyebutkan di tahun 2021, pihaknya melakukan kegiatan basic digital skills atau literasi digital dengan menyasar 12,5 juta rakyat di seluruh Indonesia.
"Ini juga untuk mendorong agar rakyat, ibu-ibu, oma-oma, tante-tante, om-om di kampung-kampung yang bergerak di bidang UMKM dan ultra mikro serta artisan bisa digitally on boarding, bisa ikut bermigrasi untuk menjadi UMKM, ultra mikro digital," ujar Johnny.
Selain itu, lanjutnya, GNLD Siberkreasi juga menggelar pelatihan literasi digital tingkat dasar secara masif guna meningkatkan digital skills untuk mendorong UMKM onboarding.
"Saat ini ada sekitar 64 juta UMKM dan sebagai penopang 60% dari GDP nasional, tetapi sangat sedikit di antaranya yang sudah digital on boarding. Sudah lebih dari 15 juta (UMKM onboarding) sampai dengan akhir tahun 2021 ini, kita harapkan nanti sampai tahun 2024 setengah dari UMKM kita ini sudah digital onboarding dan skills up," terangnya.
Klik halaman selanjutnya >>>
Talenta dan Pemimpin Digital
Johnny mengatakan selain mengejar target kecakapan digital di tingkat dasar, Kementerian Kominfo juga menyiapkan kebutuhan talenta digital tingkat menengah, yakni intermediate digital skills, melalui Program Digital Talent Scholarship (DTS).
"Untuk kebutuhan-kebutuhan cloud computing, untuk kebutuhan big data, artificial intelligence, internet of thing, virtual reality, augmented reality, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh tenaga-tenaga tingkat menengah," sebutnya.
Ia menerangkan pihaknya telah merekrut 100 ribu peserta per tahun dalam program yang ditujukan untuk membentuk intermediate digital skills ini. Bahkan, di tahun 2022, 200 ribu orang dari kaum milenial menjadi target sasaran peserta program ini.
"Untuk para milenial Indonesia, anak-anak kita tamatan sekolah menengah atas atau yang sederajat dan para sarjana-sarjana baru untuk mengambil bagian ini. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 100 perguruan tinggi, melibatkan seluruh pemerintahan provinsi dan daerah agar anak-anak kita nanti juga menguasai internet skills," tutur Johnny.
Lebih lanjut, selain di tingkat dasar dan menengah, Johnny menegaskan bahwa kecakapan digital juga diperlukan di tingkat atas atau advance skills yang diinisiasi melalui Program Digital Leadership Academy (DLA).
"Kita menyiapkan juga program pelatihan Digital Leadership Academy untuk memastikan tersedianya kemahiran pemimpin digital dan menghasilkan digital policy, baik di sektor pemerintahan maupun di sektor privat," paparnya.
Ia mengatakan Program DLA tahun 2021 yang menargetkan 300 peserta itu telah bekerja sama dengan empat perguruan tinggi ternama di dunia, seperti National University of Singapore, Tsinghua University, University of Oxford, dan Harvard Kennedy School.
"Ini semua yang kita lakukan untuk menghasilkan dan menciptakan digital talent di Indonesia, apakah itu cukup? Belum cukup. Kebutuhan masih perlu agar seluruh ekosistem ikut bersama-sama," imbuhnya.
Sebagai informasi, kegiatan Ngobral Series ini juga dihadiri oleh Founder Institute of Social Economic, Digital Mayjen TNI (Purn) Manila dan Founder ISED, Sri Adiningsih, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Dedi Prasetyo, CEO of Trans TV dan Trans 7, Atiek Nur Wahyudi, Wakil Ketua Bidang Humas AFPI dan CEO Mekar, Pandu Kristy, serta Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi.
