Anggota DPR: Aturan Baru Periksa Prajurit TNI Bentuk Konsolidasi-Introspeksi

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Rabu, 24 Nov 2021 18:24 WIB
Jakarta -

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menerbitkan surat telegram (ST) perihal pemeriksaan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum harus seizin komandan. Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan melihat aturan baru pemeriksaan prajurit itu sebagai bentuk konsolidasi sekaligus introspeksi.

"Ini menunjukkan bahwa salah satu bentuk konsolidasi dari Panglima yang baru terhadap internal TNI agar seluruh personel TNI itu dalam melakukan kegiatan di luar markas dan detasemennya atau kesatuannya, harus atas sepengetahuan komandan," kata Farhan kepada wartawan di kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Farhan menyebut kasus-kasus yang melibatkan prajurit TNI banyak terjadi di luar markas dan tanpa sepengetahuan komandan. Anggota DPR Fraksi NasDem itu lalu mengulas sebuah kasus yang melibatkan prajurit TNI.

"Beberapa tahun lalu, beberapa anggota Kopassus di Yogyakarta terlibat perkelahian dengan kelompok preman di sebuah klub malam, sampai si premannya terbunuh," papar Farhan.

"Sebetulnya, kalau dilihat dari kejadiannya, seharusnya mereka benar. Tetapi, secara prosedural tentu saja salah karena keberadaan para personel itu tidak sesuai dengan izin dari komandannya," sambung dia.

Lebih lanjut Farhan juga menilai aturan baru pemeriksaan prajurit TNI sebagai bentuk introspeksi terhadap lembaga hukum militer. Sebab, menurutnya, TNI tetap tidak bisa lepas dari hukum negara.

"Sebetulnya ini merupakan sebuah bentuk introspeksi sendiri untuk lembaga hukum militer TNI, agar bisa menegakkan sebuah hukum acara yang adil dan mengayomi bagi seluruh anggota TNI," tutur Farhan.

"Karena, bagaimanapun juga, walaupun militer memiliki sistem hukum tersendiri, mereka tidak terlepas dari sistem hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini, apabila mereka bersinggungan dengan masalah hukum sipil," lanjutnya.

Anggota DPR dapil Jawa Barat I itu mendukung kasus yang melibatkan prajurit TNI ditangani oleh peradilan militer. Namun, ada yang harus dipastikan apabila hal itu benar-benar ingin diterapkan.

"Tinggal pertanyaannya adalah, apakah memang lembaga hukum militer di Indonesia ini sudah memberdayakan dirinya sendiri, sehingga bisa melakukan penegakan hukum dan memberikan pengayoman hukum yang setara dengan sistem pengadilan sipil?" pungkas dia.

(zak/zak)