Kunjungi Pulau Sekatung, Mendagri Tak Ingin Sengketa Sipadan-Ligitan Terulang

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Rabu, 24 Nov 2021 17:37 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md dan Mendagri Tito Karnavian di Natuna (Foto: Kadek/detikcom)
Menko Polhukam Mahfud Md dan Mendagri Tito Karnavian di Natuna (Kadek/detikcom)
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak ingin sengketa seperti Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan terjadi di Pulau Sekatung dan Pulau Laut. Dia mengenang sengketa pulau antara Indonesia dan Malaysia.

"Kita jangan underestimate. Kita ingat kita pernah pengalaman pahit kasus Sipadan dan Ligitan di Kalimantan Utara, perbatasan Malaysia diklaim oleh Malaysia, kita kalah. Dampaknya bukan hanya dua pulau, tapi batas laut kita. Zona ekonomi eksklusif kita terdampak, banyak hilang. Nah, kita tidak ingin itu terjadi," kata Tito setelah meninjau langsung Pulau Sekatung, Rabu (24/11/2021).

Tito menyebut Pulau Sekatung dan Pulau Laut menjadi flash point di Laut China Selatan (Laut Natuna). Untuk itu, dia mengatakan kunjungan ke dua pulau tersebut untuk memastikan negara hadir serta memberi dukungan kepada kekuatan militer di sana.

"Kunjungan ke Pulau Sekatung untuk melihat dan meyakinkan bahwa simbol-simbol negara hadir di sana dan itu ditandai adanya bendera Merah Putih oleh kehadiran personel militer yang ada di sana dan itu menunjukkan kita ada di kekuasaan kita," kata Tito.

Tito mengatakan Pulau Sekatung merupakan salah satu pulau terluar di bagian utara Kabupaten Natuna, yang menjadi bagian penting mempertahankan kedaulatan RI. Meskipun tidak berpenghuni, dampaknya sangat besar bagi batas teritorial Indonesia.

"Karena pulau terluar itu menjadi dash line untuk menentukan batas teritorial negara sesuai dengan Konferensi PBB, namanya UNCLOS tentang hukum kelautan," lanjutnya.

Tito menuturkan batas teritorial negara akan berkurang jika Pulau Sekatung dan Pulau Laut tidak ada. Sebab, kata Tito batas teritorial laut suatu negara dihitung 12 mil dari landasan kontinen.

"Kalau nggak ada Pulau Laut, Pulau Sekatung, kita mundur, berapa banyak (batas negara) yang hilang. Titik terluar dari suatu negara itu akan dihitung landas kontinennya 12 mil laut itu adalah kedaulatan negara yang penuh di situ laut teritorial. Kemudian setelah itu 200 mil itu menjadi zona ekonomi eksklusif yang boleh dieksplorasi dan eksploitasi oleh negara kita, negara lain tidak boleh melakukan eksplorasi dan eksploitasi, boleh lewat saja," imbuhnya.

(dek/idn)