.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan untuk menjaga keutuhan wilayah Laut China Selatan (Natuna) diperlukan adanya pembangunan yang multidimensi. Menurutnya, pembangunan penegakan hukum dan keamanan saja tidak efektif.
"Pembangunan yang multidimensi bukan hanya pembangunan kekuatan aparat penegak hukum, pertahanan dan keamanan di laut, tapi lebih dari itu, kalau Presiden tuh mengatakan berapa pun anda sediakan senjata, tentara, polisi di sana, kalau di bidang sosial ekonomi tidak dibangun ya tidak akan efektif menjaga negara itu," kata Mahfud di laut Natuna, Selasa (23/11) sore.
Mahfud menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan untuk terus menggencarkan patroli dan pembangunan ekonomi di laut Natuna. Dengan demikian kata Mahfud, keutuhan negara dapat terjaga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh sebab itu presiden mengatakan terus adakan patroli yang kuat tetapi juga bangun ekonominya. Karena kalau ekonomi di Natuna itu hidup, ekonomi kelautannya hidup itu maka ya keutuhan kita lebih terjaga," lanjutnya.
Mahfud mengatakan Presiden Jokowi juga sudah memantau secara langsung saat isu kapal-kapal China masuk ke Laut Natuna dengan sangat provokatif mencuat. Mahfud menyampaikan jangan sampai karena laut China Selatan jadi merusak hubungan baik yang sudah terjaga antara Indonesia dan China.
"Itu sebabnya dulu ketika awal tahun 2020 itu masuk kapal-kapal China dengan sangat provokatif ya kita datang ke sini, presiden ke sini, lalu kita katakan itu wilayah kita, akhirnya juga mereka mengerti kalau kita ada, saat itu mundur terlihat mundur. Dan duta besar China datang ke kita, kita bicara kita bukan musuh, kita bicara tentang hubungan kedua negara hubungan baik, hubungan China dan Indonesia itu banyak dan baik, jangan hanya karena laut Natuna merusak semua, itu pembicaraan kita secara diplomasi," ujarnya.
Mahfud mengungkapkan pemerintah sempat menyiapkan ratusan kapal-kapal nelayan dari Pantura untuk membantu menghidupkan laut Natuna. Namun ada kendala teknis di mana kapal-kapal nelayan Pantura terlalu kecil sehingga tidak memungkinkan untuk berlayar di Natuna.
"Lalu kita sendiri menanggapi instruksi presiden itu sudah menyiapkan sebenarnya kapal-kapal dari Pantura itu kita kerahkan ke sini untuk menghidupkan laut aja maksudnya, kita tidak berfikir negara misalnya dapat untung dari itu, Ndak. Malah kita sudah bicara dengan Pertamina, bicara dengan Kemensos, bicara dengan mana itu memberi bantuan. Pada waktu itu kalau nggak salah 492 kapal dari Pantura siap masuk ke situ," ucapnya.
"Tetapi memang, ketika masuk ke sini terjadi kesalahan, tetapi kesalahan teknis ya kapalnya terlalu kecil juga untuk masuk ke tempat-tempat yang rawan itu," lanjutnya
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan kendala teknis lainnya yakni adanya penolakan masuknya kapal nelayan Pantura oleh para nelayan Natuna. Dia menyampaikan kebijakan tersebut tertunda.
"Yang kedua, dengan nelayan lokal kita komunikasinya belum baik, sehingga di sini terjadi penolakan, terus ke sana kapalnya juga susah akhirnya kebijakan itu ditunda dulu jadi didiskusikan dulu bagaimana selanjutnya," imbuhnya.
Lihat juga video saat 'Ketakutan Nelayan di Natuna Karena Ada Coast Guard China':
