Kemhan Dinilai Terbuka dan Transparan soal Anggaran

Nada Zeitalini Arani - detikNews
Selasa, 23 Nov 2021 19:06 WIB
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengunjungi salah satu BUMN Industri Pertahanan (Indhan), PT Len Industri (Persero) di Bandung, Senin (1/11). Prabowo meninjau sejumlah fasilitas di PT Len Industri.
Foto: Dok. Kemhan
Jakarta -

Pengamat sekaligus peneliti militer dari Binus University, Curie Maharani menilai Kementerian Pertahanan (Kemhan) terbuka terhadap transparasi informasi rencana dan anggaran pertahanan. Curie mengatakan anggaran pertahanan dipaparkan secara detail.

Ia menyampaikan hal tersebut pada sesi diskusi pemaparan hasil Indeks Integritas Pertahanan Pemerintah 2020 yang dirilis oleh Transparency International, Senin (22/11).

"Dari segi transparansi menurut saya, teman-teman di Kemhan itu, dibandingkan kami ketika melakukan penelitian 10 tahun lalu sudah sangat jauh. Mereka sudah sangat kooperatif dan terbuka," ujar Curie dalam keterangan tertulis, Selasa (23/11/2021).

Ia juga mengatakan bahwa transparasi anggaran pertahanan yang dinilai sudah baik perlu ditingkatkan lagi. Hal ini juga dirasa perlu diikuti oleh kementerian lainnya. Curie pun menyarankan agar kelompok masyarakat lebih aktif memantau perkembangan yang ada di sektor pertahanan.

"Memang di situ (Kemhan), Kalau teman-teman mau lakukan penelitian, mereka membuka ya beberapa perencanaan strategis yang sifatnya lima tahunan dan satu tahunan. Dan dari situ kita bisa pelajari logika penyusunan, kenapa ada anggaran ini itu," ujarnya.

Berdasarkan laporan dari Transparency International Indonesia (TII), Indonesia berada pada peringkat ke-34 dari 86 negara yang berisiko korupsi pertahanan. Posisi peringkat pertama diisi oleh Selandia Baru di peringkat pertama, sedangkan posisi terbawah yakni peringkat 86 diisi oleh Sudan. Negara lainnya yang juga masuk pada lavel sama adalah Rusia, Malaysia, Portugal, Yunani, Hungaria, Kenya, Kosovo, Albania, Argentina, Armenia, Bostwana, Serbia, Tunisia, Uganda, dan Ukraina.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah indikator peringkat tersebut diukur dari risiko terjadinya korupsi bukan dari tingkat korupsi. Kemudian ada lima kategori yang menjadi tolok ukur di dalamnya, yaitu risiko politik, anggaran, personel, operasional, pengadaan, dan operasional tentara.

(prf/ega)