Temui Kapolri, BPOM Minta Jenderal Polisi Bintang 2 Isi Deputi Penindakan

Adhyasta Dirgantara - detikNews
Selasa, 23 Nov 2021 14:25 WIB
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo (Adhyasta Dirgantara/detikcom)
Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito di Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), siang ini. Polri menjelaskan BPOM membutuhkan dukungan dari kepolisian untuk mengisi dua jabatan baru.

"Tadi Kepala Balai POM menyampaikan kepada Bapak Kapolri bahwa Balai POM sekarang sudah memiliki organisasi baru yang sudah disahkan. Beliau membutuhkan juga dukungan dari Polri seperti beliau juga melaksanakan komparatif di Amerika. Jadi Balai POM di Amerika juga ada unsur kepolisian," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (23/11/2021).

"Dan dari sisi regulasi itu memang diizinkan. Oleh karenanya Kepala Balai POM menyampaikan ke Bapak Kapolri ada dua jabatan yang nanti akan diisi dari unsur kepolisian. Yang pertama dari Eselon I yaitu Deputi Penindakan, kedua ada jabatan Eselon II, ini yang masih dirumuskan oleh Balai POM, nanti Balai POM akan bersurat ke Mabes Polri jabatan-jabatan itu akan diisi oleh unsur kepolisian," sambungnya.

Dedi mengungkapkan posisi deputi yang merupakan Eselon I bakal diisi jenderal bintang 2 atau irjen. Sedangkan jabatan direktur yang tergolong Eselon II diisi bintang 1 atau brigjen.

"Kalau Eselon I deputi bintang 2. Dan jabatan direktur Eselon II itu bintang 1," kata Dedi.

Adapun nantinya calon deputi dan direktur BPOM ini bakal diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pengajuan nama diberikan ke Jokowi usai penilaian dilakukan, baik dari Polri maupun BPOM.

Dedi menjelaskan, dalam pelaksanaan terkait jabatan Deputi Penindakan, untuk segi penegakan hukum bakal mengedepankan ultimum remedium. Menurutnya, pembinaan akan dilakukan terlebih dahulu.

"Penegakan hukum adalah langkah yang terakhir ketika melakukan penegakan hukum kepada para pelaku usaha. Jadi utamakan dulu adalah unsur pembinaan, pak Kapolri setuju. Memang seperti itu dalam hal penegakan hukum bahwa unsur pembinaan adalah yang utama. Apabila unsur pembinaan maksimal sudah dilakukan masih ada pelanggaran, baru penegakan hukum dilakukan," papar Dedi.

Selain itu, kata Dedi, pertemuan ini membahas penguatan kerjasama di fungsi reserse. Dengan adanya keseluruhan pembahasan itu, Dedi menekankan kolaborasi antara Polri dan BPOM akan lebih baik dari segi pencegahan, pembinaan, maupun penegakan hukum.

"Karena ini penting dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bahwa semua produk yang diedarkan ke masyarakat adalah produk yang aman bagi masyarakat," imbuhnya.

(yld/yld)