Komisi X DPR Minta Kemendikbud Telusuri Surat Terbuka Korban Pelecehan Seksual

Eva Safitri - detikNews
Selasa, 23 Nov 2021 08:54 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR dari Golkar, Hetifah Sjaifudian (Dok. Istimewa)
Wakil Ketua Komisi X DPR dari Golkar, Hetifah Sjaifudian (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Korban pelecehan di sebuah kampus negeri menulis surat terbuka untuk Mendikbudristek Nadiem Makarim. Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian meminta Kemendikbudristek untuk menelusuri kasus tersebut.

"Untuk penindaklanjutan kasus, selama itu dikehendaki oleh korban bisa ditelusuri lebih lanjut oleh Kemendikbudristek," kata Hetifah, kepada wartawan, Senin (22/11/2021).

"Namun jangan sampai berbalik tanpa perlindungan memadai bisa-bisa korban yang dilaporkan pencemaran nama baik seperti kasus Baiq Nuril," lanjutnya.

Hetifah menyebut masih banyaknya kasus pelecehan seksual yang tidak tampak ke permukaan. Ditambah belum adanya keseriusan pihak institusi untuk menanganinya. Dia sekaligus meminta kampus berbenah diri.

"Seperti yang sudah diketahui banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang selama ini tidak tampak di permukaan dan belum ditanggapi dengan serius oleh kampus," ucapnya.

"Semoga institusi pendidikan bisa segera berbenah agar kasus serupa bisa segera dientaskan," lanjut Hetifah.

Anggota Komisi X fraksi PDIP Andreas Hugo lantas menyinggung Permendikbud 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS). Dia mengatakan perlunya Permendikbud tersebut untuk melindungi para korban kekerasan seksual.

"Permendikbud 30 dibuat untuk mencegah kekerasan dan pelecehan seksual. Bersyukur bahwa ada Permendikbud ini karena dengan demikian korban-korban bisa dilindungi," ucapnya.

Surat Terbuka untuk Nadiem

Sebelumnya, surat terbuka untuk Nadiem itu viral di Twitter. Dalam surat itu, dia memperkenalkan diri sebagai orang yang bekerja sebagai tenaga kependidikan di sebuah kampus negeri. Dia merasa senang dengan adanya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Namun, dia sedih aturan tersebut belum ada ketika ia menjadi korban pelecehan seksual.

"Saya perempuan dan saya adalah tenaga kependidikan di salah satu fakultas ilmu sosial di kampus negeri yang membawa nama negara kita. Saya sedih sekaligus senang dengan adanya Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Saya sedih karena saat saya mengalami sexual harassment Mas Menteri belum menjabat sehingga belum ada peraturan ini," tulisnya seperti dikutip detikcom, Senin (22/11/2021).

Dia bercerita soal pengalamannya menjadi korban pelecehan seksual selama bekerja. Dia mencontohkan bentuk pelecehan tersebut seperti gurauan soal alat kelamin, gurauan mesum hingga gurauan ajakan untuk berhubungan intim.

Pengalaman ini pun berdampak kepada kondisi mentalnya. Ia mengalami trauma hingga harus berobat ke psikiater dan mengkonsumsi obat.

Trauma tersebut akhirnya berdampak kepada kondisi mental dan fisiknya. Ia bahkan sempat mengalami relapse (kambuh) yang membuatnya sesak napas hingga dilarikan ke UGD.

Lihat juga video 'Dugaan Pelecehan Dekan Terhadap Mahasiswi Unri yang Bikin Geger!':

[Gambas:Video 20detik]



(eva/zak)