ADVERTISEMENT

Geledah Rumah Sekda, KPK Sita Uang Terkait Kasus Bupati Hulu Sungai Utara

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Senin, 22 Nov 2021 09:33 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPK telah melakukan penggeledahan di tempat kediaman Sekda Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan sejumlah uang, dokumen hingga alat elektronik terkait perkara yang menyeret kasus dugaan korupsi Bupati HSU, Abdul Wahid (AW)

"Dari lokasi ini, ditemukan dan diamankan bukti antara lain berupa sejumlah uang, berbagai dokumen dan alat elektronik yang diduga kuat terkait dengan perkara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (22/11/2021).

Ali mengatakan penggeledahan itu dilakukan pada Jumat (19/11). Penggeledahan terkait kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa itu dilakukan di daerah Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, HSU.

"Tim penyidik pada Jumat, 19/11/2021 telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan yaitu tempat kediaman Sekda Kab. HSU di Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara," kata Ali.

Selanjutnya, Ali mengatakan barang bukti yang ditemukan tersebut akan dilakukan penyitaan dan dianalisa. Hal itu juga guna melengkapi berkas perkara Abdul Wahid.

"Analisa lanjutan akan dilakukan oleh tim penyidik dan nantinya segera dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka AW," ujarnya.

Sebelumnya, KPK baru menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka dalam perkara ini dan langsung dilakukan penahanan. Abdul Wahid diduga menerima suap dengan total Rp 18,9 miliar.

KPK juga telah menetapkan Plt Kadis Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Hulu Sungai Utara, Maliki, sebagai tersangka. Selain Maliki, KPK menetapkan Marhaini dan Fachriadi sebagai tersangka dari pihak swasta.

Marhaini dan Fachriadi selaku pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP. Maliki selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP.

Simak juga video 'Bupati Banyumas Soroti OTT, KPK: Orang Takut KPK Itu yang Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]



(azh/yld)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT