.webp)
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri The 17th International Institute for Strategic Studies (IISS) Manama Dialogue 2021 yang digelar di Bahrain. Dalam forum tersebut, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk perdamaian di Palestina.
"Indonesia mendukung resolusi damai yang mencakup solusi dua negara untuk Palestina. Dan Indonesia sangat bersedia melakukan semua yang kami bisa untuk meningkatkan prospek solusi tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/11/2021).
Dikatakannya, masyarakat Indonesia mengikuti peristiwa dan perkembangan di Timur Tengah dengan cermat. Untuk itu, seluruh rakyat Indonesia menginginkan adanya perdamaian dan kemakmuran di Timur Tengah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Konflik dan kekerasan serta kekerasan yang terjadi sangat menyedihkan bagi kita," kata Prabowo.
Di sisi lain, Prabowo menjelaskan RI terus berupaya menjaga hubungan baik dengan negara-negara di Timur Tengah pada sektor kontraterorisme demi keamanan Indonesia. Hal ini mengingat banyak kelompok garis keras Indonesia dipengaruhi oleh kelompok-kelompok berpikiran sama di Timur Tengah. Hubungan antara Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah misalnya. Atau hubungan antara ISIS dan afiliasinya di Indonesia, Jamaah Ansharut Daulah (JAD).
"Kami memantau dengan sangat cermat, dan kami menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan di Timur Tengah di sektor kontraterorisme. Secara umum, kami terus mengawasi komplikasi keamanan regional," terangnya.
Di saat yang sama, lanjut dia, Indonesia berupaya agar ekstremisme tidak tumbuh subur dengan cara menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi warga. Tujuannya agar terwujud perdamaian di Tanah Air.
"Saya percaya bahwa ekstremisme, dan radikalisme akan tumbuh subur ketika ada kemiskinan, ketika ada ketidaksetaraan, ketidakadilan. Ketika rakyat kehilangan harapan, ketika warga miskin tidak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, ketika mereka merasa ditinggalkan oleh yang berkuasa. Ini adalah lahan subur bagi radikalisme, dan ekstremisme," jelasnya.
"Ketika ada keadilan, ketika terjadi demokrasi yang nyata, ketika ada akuntabilitas para pemimpin, ketika ada perlakuan yang sama di mata hukum, semua faktor ini akan membuat para penyebar paham ekstremis dan radikal tidak relevan. Ini adalah keyakinan saya," pungkasnya.
(fhs/ega)
