Komisi IX DPR Klaim Jokowi Dorong Vaksin Nusantara-Merah Putih Jadi Booster

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Kamis, 18 Nov 2021 16:32 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar, Emanuel Melkiades Laka Lena
Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar, Emanuel Melkiades Laka Lena (Karin/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena mengklaim Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong agar vaksin produksi dalam negeri diprioritaskan menjadi booster atau vaksin dosis ketiga pada 2022. Vaksin tersebut adalah Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih.

"Kami dapat informasi terakhir juga dari hasil rapat kabinet terbatas kemarin. Informasinya bahwa Pak Jokowi mendorong agar vaksin produksi dalam negeri, yaitu Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara juga menjadi bagian yang diprioritaskan untuk jadi vaksin booster," kata Melki dalam acara diskusi virtual, Kamis (18/11/2021).

Melki menuturkan sudah waktunya masyarakat Indonesia membutuhkan vaksin booster. Menurut dia, ada tiga faktor alasan masyarakat Indonesia perlu disuntik vaksin dosis ketiga.

Ia menyebut, alasan pertama, penyuntikan vaksin dosis pertama dan kedua masih belum optimal dalam pembentukan antibodi. Selain itu, kata dia, efektivitas vaksin dalam tubuh akan menurun setelah enam bulan.

Alasan ketiga, saat ini kemunculan COVID-19 varian baru mulai marak. Oleh karena itu, ia menilai bahwa penyuntikan dosis ketiga kepada masyarakat menjadi penting.

"Ketiga, sekarang ada varian baru," kata dia.

"Tiga hal ini di Indonesia semuanya terjadi. Tinggal bagaimana nanti kita lakukan proses untuk mengecek bagaimana orang per orang ataupun komunitas dan wilayah tertentu dampak vaksinnya mesti kita cek lebih lanjut," sambungnya.

Melki melanjutkan pemerintah hanya akan menanggung biaya vaksin COVID-19 kepada masyarakat yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Selain peserta PBI, masyarakat harus menanggung biaya vaksin booster vaksin COVID-19 secara mandiri.

"Khusus PBI (penerima bantuan iuran) gratis dibayar oleh pemerintah, tapi non-PBI atau mengikuti BPJS kesehatan dengan membayar sendiri atau dibayar perusahaan atau majikannya itu mereka nanti akan di-booster dengan biaya mereka bayar sendiri," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Vaksin Nusantara besutan eks Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto masih menunggu restu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hingga saat ini BPOM masih belum memberi izin uji klinis fase II.

Lihat juga Video: Hasil Survei, Vaksin Merah Putih Lebih Dipercaya Daripada Vaksin Nusantara

[Gambas:Video 20detik]



(gbr/gbr)