Buruh Tuntut Kenaikan Upah, Anies Janjikan Transportasi-Pangan Murah

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Kamis, 18 Nov 2021 16:08 WIB
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa buruh yang menuntut kenaikan UMP 2022. Anies berjanji membantu mengurangi biaya hidup para buruh.

Anies awalnya menjelaskan, untuk menaikkan UMP, ada ketentuan yang harus dipatuhi pemerintah daerah, yakni PP 36 Tahun 2021. Karena itu, hal yang bisa dilakukan oleh Pemprov DKI adalah menurunkan biaya hidup.

"Saya sampaikan bahwa ketentuan-ketentuan yang sekarang ada di dalam PP dan lain-lain adalah ketentuan yang harus dilaksanakan, oleh karena itu kita merencanakan untuk bisa membantu para buruh dengan cara mengurangi biaya hidup mereka," kata Anies di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Kamis (18/11/2021).

"Untuk menaikkan UMP, ada ketentuannya yang harus ditaati, tapi untuk yang menurunkan biaya hidup kita bisa membantu di situ," sambungnya.

Biaya hidup yang dimaksud meliputi biaya transportasi, program pangan murah, hingga Kartu Jakarta Pintar untuk anak para buruh. Melalui bantuan ini, Anies berharap elemen buruh dapat menyisihkan pendapatannya untuk kebutuhan lain.

"Jadi DKI dengan buruh, pekerja Jakarta kemudian memberikan fasilitas untuk pangan murah kemudian memberikan biaya transportasi yang ditanggung, KJP untuk anak-anaknya diharapkan bisa mengurangi biaya sehingga walaupun pendapatan sudah diatur lewat PP yang ada tapi mudah-mudahan mereka bisa menabung karena mereka biaya hidup rendah dari Pemprov DKI Jakarta," ujar Anies.

Eks Mendikbud itu mencontohkan pengeluaran transportasi untuk satu keluarga di Jakarta bisa sampai 30 persen dari pendapatan. Jika ongkos transportasi digratiskan, sebutnya, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Misalnya biaya transportasi di Jakarta itu satu keluarga bisa sampai lebih dari 20 persen, 25 persen ada yang sampai 30 persen dari ongkos dengan diberikan biaya transportasi gratis maka mereka langsung mendapatkan keleluasaan," sebutnya.

"Jadi kalau tadi saya sampaikan UMP tuh mengatur pendapatan, maka di situ diatur ketentuannya dari Kementerian Tenaga Kerja kami membantu dengan mengeluarkan, mengurangi pengeluaran sehingga selisihnya tetap cukup untuk bisa ditabung selisihnya cukup untuk mereka berharap ke depan kesejahteraannya meningkat," sambungnya.

Sebelumnya, ratusan buruh yang tergabung dalam FSP LEM SPSI menggeruduk Balai Kota Jakarta. Mereka tak terima kenaikan upah minimum provinsi (UMP) naik tak lebih dari 1 persen dan meminta Gubernur Anies Baswedan menemui pendemo.

Pantauan Kamis (18/11/2021), massa buruh sudah berkumpul di depan Balai Kota DKI Jakarta pukul 11.10 WIB. Mereka membawa sejumlah atribut demonstrasi, mulai bendera hingga spanduk.

"Hari ini kita sampaikan kepada Gubernur Anies Baswedan, kita minta kepada Gubernur Anies Baswedan, yang katanya maju kota, sejahtera warganya. Yang ada, maju kotanya, sengsara buruhnya. Pembangunan sana-sini, firaun juga bisa, tapi upahnya dikebiri. Tidak lebih dari 1 persen dan kita disuruh diam, tidak boleh menyuarakan aspirasi!" ujar orator saat orasi.

(taa/idn)