MenPAN-RB Bicara Nasib soal Perekrutan Eks Pegawai KPK oleh Polri

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Kamis, 18 Nov 2021 11:38 WIB
Sekjen KPK Cahya Harefa mengantarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo, menuju kendaraan dinas menteri di gedung KPK, Jakarta, Senin (21/12/2020).
Tjahjo Kumolo (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan perekrutan eks pegawai KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan sepenuhnya kewenangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tjahjo menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui langkah yang diambil Kapolri.

"Kewenangan penuh pada Pak Kapolri. Saya nggak punya kewenangan. Tugas saya hanya mengamankan surat Presiden kepada Kapolri. Yang pada prinsipnya Pak Presiden setuju langkah-langkah yang diambil oleh Kapolri dengan surat yang disampaikan kepada Presiden," kata Tjahjo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (17/11/2021).

Menurut Tjahjo, Kapolri-lah yang berwenang menentukan penugasan eks pegawai KPK. Tjahjo kini masih menunggu proses rekrutmen yang dilakukan Polri.

"Setelah Kapolri menyusun siapa yang mau, siapa yang tidak, ditempatkan di mana. Biasanya dikirim ke KemenPAN. Pengesahannya SOP dari Kapolri, surat keputusan Kapolri, tapi penetapan sebagai PPPK-kah atau mau ditempatkan di jajaran manakah, kami menunggu. Itu intinya," ujar Tjahjo.

Penjelasan Polri

Polri juga sudah memberikan penjelasan mengenai perkembangan perekrutan eks pegawai KPK yang dipecat. Polri telah membuat regulasi untuk merekrut Novel dkk.

"Dalam waktu dekat dari Pak MenPAN-RB akan menyampaikan. Ini sudah berproses. Dari internal Polri sudah berproses. Regulasi sudah dibuat. Nanti setelah keterpaduan regulasi dari KemenPAN-RB, baru nanti akan diumumkan kemudian," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/11).

Dedi menyampaikan ada beberapa regulasi yang dibutuhkan. Pasalnya, kompetensi Novel dkk pasti berbeda-beda.

"Kan ada beberapa regulasi yang dibutuhkan. Contoh dari 57 memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Ruang jabatan di sini harus dipersiapkan. Ruang jabatan sesuai kompetensi itu harus dilindungi satu regulasi," tuturnya.

Maka dari itu, Dedi menekankan peraturan Kapolri mengenai perekrutan tersebut harus dibuat. Peraturan itu diperlukan demi melindungi Novel dkk dari permasalahan hukum terkait status kepegawaian.

"Peraturan Kapolri harus dibuat, dari BKN juga dibuat, dari KemenPAN-RB harus dibuat. Ya guna ke depan tidak ada lagi permasalahan-permasalahan hukum terkait menyangkut masalah status kepegawaian yang bersangkutan. Semua berproses," imbuh Dedi.

Lihat juga video 'Respons Bupati Banyumas, KPK: Orang Takut KPK Itu yang Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]



(knv/dhn)