Warga Ahmadi Mengais Toleransi di Kota Religi

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Kamis, 18 Nov 2021 10:40 WIB
Masjid Al-Hidayah warga Ahmadiyah di Jalan Raya Muchtar, Kelurahan Sawangan Baru, Sawangan, Depok, Jawa Barat, disegel untuk kesekian kalinya (Rakhmad/detikcom)
Masjid Al-Hidayah warga Ahmadiyah di Jalan Raya Muchtar, Kelurahan Sawangan Baru, Sawangan, Depok, Jawa Barat, disegel untuk kesekian kalinya. (Rakhmad/detikcom)
Depok -

Masjid dan kantor sekretariat warga Ahmadiyah Sawangan, Depok, sudah tujuh kali disegel oleh Pemkot Depok. Selama itu pula, mereka harus terus mengais toleransi di kota religi itu.

Untuk kesekian kalinya, kantor sekretariat Ahmadiyah di Jalan Raya Muchtar, Kelurahan Sawangan Baru, Sawangan, Depok, Jawa Barat, disegel kembali oleh Satpol PP Kota Depok pada 22 Oktober 2021. Selain oleh Satpol PP Kota Depok, proses penyegelan ini disaksikan oleh beberapa orang yang berdemo di masjid warga Ahmadi--penganut Ahmadiyah--Sawangan.

Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Depok M Taufiq meminta jemaah Ahmadiyah menghentikan segala aktivitas. Taufiq menjelaskan penyegelan berpedoman pada tiga dasar hukum, yakni SKB 3 Menteri, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011, dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Depok.

Sementara itu, Wali Kota Depok Mohammad Idris berdalih bahwa alasannya mengeluarkan SK terkait penyegelan kantor sekretariat Ahmadiyah Depok adalah demi ketertiban umum. "Jadi, ketika saya mengeluarkan SK penyegelan, itu lebih pada ketertiban dan ketertiban umum," kata Idris, Senin (25/10/2021).

Hal ini diamini oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin. Kamaruddin Amin mengatakan semua pihak harus mematuhi SKB 3 Menteri sebagai dasar penyegelan ini.

"SKB 3 Menteri (Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Mendagri) adalah titik moderat yang mengakomodasi kepentingan semua pihak dan masih relevan untuk dijadikan instrumen mengatasi masalah Ahmadiyah. Syaratnya, semua pihak harus patuh pada SKB tersebut. SKB mengatur apa yang harus dilakukan oleh jemaah Ahmadiyah, masyarakat, dan pemerintah," kata Kamaruddin Amin saat dihubungi, Minggu (24/10/2021).

Warga Ahmadi Mencari Keadilan

Namun alasan demi 'ketertiban umum' pun dibantah oleh mubalig jemaah Ahmadiyah Sawangan, Kota Depok, Abdul Hafiz. Pasalnya, selama ini tidak pernah ada konflik warga Ahmadi dengan warga sekitar. Bahkan mereka kerap mengadakan acara bersama dengan masyarakat sekitar.

"Dengan masyarakat sekitar, kita nggak ada sama sekali konflik. Kita sering juga bikin acara dengan masyarakat, dan itu hal biasa," kata Hafiz belum lama ini saat ditemui detikcom di kantor sekretariat Ahmadiyah, Jalan Raya Muchtar.

Meskipun terpasang plang pelarangan kegiatan, warga Ahmadi di Sawangan masih melakukan segala aktivitas ibadahnya di sana. Hafiz pun mempertanyakan soal pembaruan penyegelan yang dilakukan oleh Pemkot Depok hingga tujuh kali ini. Sebab, jika merujuk pada SKB 3 Menteri Tahun 2008, sama sekali tidak ada perintah pembubaran Ahmadiyah.

"Di SKB itu tidak ada pelarangan aktivitas Ahmadiyah dan sebagainya. Ahmadiyah kan jelas sampai hari ini badan hukumnya 1953 dan baru diperbarui 2019 kemarin. Ahmadiyah di mana pun, khususnya di Depok, adalah warga negara yang taat. Bisa dicek (ke warga sekitar)," ungkapnya.

Infografis SKB 3 Menteri (Tim Infografis detikcom) Foto: Infografis SKB 3 Menteri (Tim Infografis detikcom)

Selain itu, Hafiz mengatakan warga sekitar sedari dulu sama sekali tak terganggu oleh aktivitas warga Ahmadi karena Ahmadiyah sudah lama ada di Depok. Dia pun yakin sekelompok orang yang berdemo saat penyegelan bukan warga sekitar.

"Padahal, dalam sejarahnya, jemaah Ahmadiyah ini sudah lama, 1995 sudah ada di Sawangan. Demo yang hadir itu pun sebenarnya bukan warga sekitar sini. Nggak ada sama sekali warga yang ikut," ujarnya.

Hidup Setelah SKB 3 Menteri

Sementara itu, juru bicara Jamaah Ahmadiyah Indonesia Yendra Budiana bercerita kegiatan komunitas Ahmadiyah Depok berjalan damai sejak 1991. Sedangkan Masjid Al-Hidayah, yang menjadi satu dengan kantor sekretariat Ahmadiyah, baru berdiri pada 1995. Selama periode 1995 hingga 2008, pihaknya juga kerap menyelenggarakan turnamen sepak bola dengan warga sekitar.

"Selama periode 1995 sampai 2008, kita itu menyelenggarakan berbagai turnamen. Misalnya di samping masjid ini ada lapangan sepak bola untuk lomba sepak bola. Kita setiap 17 Agustus melaksanakan turnamen Merah Putih. Lima kali, dan panitianya masyarakat sekitar," tutur Yendra.

Selain itu, mereka kerap mengadakan acara keagamaan dengan para pengurus dewan kemakmuran masjid (DKM) dari masjid lain. Para tokoh dari ormas Islam lainnya pun turut diundang. Menurutnya, hal ini merupakan bukti bahwa Masjid Al-Hidayah bukan ruang eksklusif bagi warga Ahmadi saja.

"Bahkan sering mengadakan acara dengan DKM masjid-masjid lain. Bahkan masjid ini juga kerap mengundang tokoh-tokoh Muhammadiyah, NU, untuk ceramah. Jadi tidak benar bahwa masjid ini hanya untuk Ahmadiyah atau eksklusif. Jadi hubungan dengan masyarakat tidak ada apa-apa," ungkap pria yang juga pernah menjadi ketua komunitas Ahmadiyah Depok ini.

Satpol PP Kota Depok menyegel kembali Sekretariat Ahmadiyah di Jalan Raya Muchtar, Kelurahan Sawangan Baru, Sawangan, Jawa Barat. Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Depok M Taufiq meminta kepada jemaat Ahmadiyah untuk menghentikan segala aktivitas.Satpol PP Kota Depok menyegel kembali Sekretariat Ahmadiyah di Jalan Raya Muchtar, Kelurahan Sawangan Baru, Sawangan, Jawa Barat. Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Depok M Taufiq meminta jemaah Ahmadiyah menghentikan segala aktivitas. (ANTARA/HO-Satpol PP Depok)

Kendati demikian, kehidupan komunitas Ahmadiyah di Depok berubah setelah terjadi insiden penyerangan terhadap markas Ahmadiyah di Parung, Bogor. Insiden ini pulalah yang memicu lahirnya SKB 3 Menteri soal Ahmadiyah.

"Baru setelah SKB 3 Menteri pada 2008 keluar, yang didahului peristiwa penyerangan markas Ahmadiyah di Parung pada 2005, itu menimbulkan kehebohan. Yang kemudian keluarlah fatwa MUI tahun 2005 yang menyatakan Ahmadiyah itu sesat. Fatwa itu dipahami bahwa kelompok sesat itu berbahaya," kata Yendra.

Namun, ia mengingatkan, SKB 3 Menteri sama sekali tidak memuat perintah soal pembubaran Ahmadiyah. Baginya, SKB 3 Menteri secara salah diinterpretasikan oleh kepala daerah Depok.

"Sehingga SKB, yang sejatinya tidak ada pembubaran, pelarangan kegiatan, penghentian aktivitas, diinterpretasikan oleh kepala daerah menjadi pelarangan. Tapi tidak semua kepala daerah. Misalnya di Jawa Tengah tidak apa-apa, di Bandung tidak apa-apa. Jadi ini tergantung masing-masing. Jadi, kalau sebenarnya SKB itu pelarangan, seharusnya di seluruh Indonesia itu sama, kan," jelasnya.

Rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan Tak Digubris

Hingga saat ini, Pemkot Depok telah melakukan tujuh kali penyegelan terhadap kantor sekretariat Ahmadiyah Depok. Padahal, pada 2017, ada rekomendasi dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang meminta Masjid Al-Hidayah dibuka. Namun, Yendra mengatakan, rekomendasi itu tak pernah digubris.

"Tahun 2017 Komnas HAM dan Komnas Perempuan sudah mengeluarkan rekomendasi kepada Wali Kota Depok menyatakan bahwa tindakan Wali Kota Depok itu melanggar hukum dan memerintahkan Wali Kota Depok untuk membuka masjid," kata Yendra.

Pihaknya pun telah berusaha melaporkan soal penyegelan melalui beberapa jalur hukum. Sayangnya, hingga kini upaya itu belum berbuah hasil.

"Kami sudah laporan ke Mabes Polri. Tapi prosesnya sampai mana kami tidak tahu. Ke Kemendagri juga laporkan. Kita juga laporkan ke Ombudsman. Tapi semua sampai di mana belum jelas. Jadi masalah di Depok ini bukan konflik sosial, juga bukan pelanggaran hukum. Tetapi lebih ini masalah politik," ujar Yendra.

Infografis soal rekomendasi Komnas HAM kepada Pemkot Depok (Tim Infografis detikcom)Foto: Infografis soal rekomendasi Komnas HAM kepada Pemkot Depok (Tim Infografis detikcom)

Cerita Warga

Hari, warga Sawangan pemilik warung di depan Masjid Al Hidayah, mengatakan hal senada dengan pernyataan Yendra dan Hafiz. Hari tinggal di lingkungan sekitar masjid komunitas Ahmadiyah itu sejak 20 tahun yang lalu. Dia mengaku tak pernah sekali pun diajak masuk ke ajaran Ahmadiyah meskipun sering berinteraksi.

"Selama 20 tahun di sini, tidak pernah diajak-ajak (masuk Ahmadiyah). Bisa dibilang kenal baik semua (jemaah Ahmadiyah di Masjid Al-Hidayah)," kata Hari saat berbincang dengan detikcom.

Tak jarang, Hari juga menitipkan mobilnya di lahan parkir Masjid Al-Hidayah. Ia juga bercerita soal anaknya yang pernah belajar mengendarai sepeda di lahan parkir masjid itu.

"Dulu waktu mobil titip. Anak saya juga belajar sepeda di sana," ujarnya.

Kota Religi di Ranking Buncit Indeks Toleransi

Berdasarkan laporan Indeks Kota Toleransi (IKT) tahun 2020 yang dirilis oleh SETARA Institute, Depok termasuk kota dengan indeks toleransi terendah. Kota Depok adalah kota yang menempati posisi ke-86 sebagai kota dengan tingkat peristiwa intoleransi tertinggi. Hal ini berdampak pada skor yang rendah, yakni 2,00.

Skor ini pun didasari pertimbangan bahwa selama periode penilaian, di Kota Depok telah terjadi lima peristiwa intoleransi dan pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Lima peristiwa tersebut adalah pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok dalam Rangka Penyelenggaraan Kota Depok sebagai Kota Religius, diskriminasi terhadap dua siswi berjilbab yang ingin melakukan praktik kerja lapangan, pelarangan perayaan Valentine's Day, kesepakatan rapat soal Raperda Kota Religius, dan demonstrasi yang meminta warga Ahmadiyah di Masjid Al-Hidayah menghentikan kegiatan.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Riset SETARA Institute Halili Hasan mengatakan intoleransi di Depok bisa semakin buruk. Hal ini tampak dari munculnya politik favoritisme dari kaum konservatif.

"Kalau melihat tren, tampaknya intoleransi akan semakin buruk, terutama karena politik favoritisme pada narasi kelompok konservatif," kata Halili kepada detikcom, Senin (15/11).

Infografis 10 Kota dengan Skor KKB Terendah (Tim Infografis detikcom) Foto: Infografis 10 Kota dengan Skor KKB Terendah (Tim Infografis detikcom)

Dia menegaskan pembaruan segel terhadap kantor sekretariat Ahmadiyah dan Masjid Al-Hidayah bukan hanya soal segel yang mulai luntur. Menurutnya, ini soal derajat intoleransi Pemkot Depok.

"Pembaruan segel itu bukan semata soal segel lama yang mulai luntur, tapi soal derajat intoleransi Pemkot yang terus menguat," tegasnya.

Halili pun menyarankan pemerintah pusat melakukan intervensi agar masalah intoleransi ini tak berlarut-larut. Intervensi ini, kata Halili, nantinya akan ditiru oleh jajaran pemerintah provinsi dan kota.

"Mesti pusat yang intervensi, melalui Kemendagri dan Kemenkumham. Juga Kemenag dalam derajat tertentu. Misalnya SKB 3 Menteri, itu kan pusat semua. Mendagri, Menag, dan Jaksa Agung, yang kemudian ditiru oleh Jabar dan Depok," pungkasnya.

(rdp/tor)