Walkot Depok: SK Penyegelan Sekretariat Ahmadiyah untuk Ketertiban Umum

Nahda Rizki Utami - detikNews
Senin, 25 Okt 2021 16:24 WIB
Wali Kota Depok, Mohammad Idris (Foto: Nahda/detikcom)
Wali Kota Depok Mohammad Idris (Nahda/detikcom)
Jakarta -

Wali Kota Depok Mohammad Idris menjelaskan alasannya mengeluarkan SK terkait penyegelan Sekretariat Ahmadiyah, Depok. Menurutnya, SK tersebut dikeluarkan karena untuk ketertiban umum.

"Jadi, ketika saya mengeluarkan SK penyegelan itu lebih kepada ketertiban dan ketertiban umum," kata Idris, Senin (25/10/2021).

Idris menjelaskan, SK penyegelan yang dikeluarkan itu berdasarkan aturan penertiban umum, yakni masyarakat setempat tidak ingin ada jemaah Ahmadiyah melakukan kegiatan.

"SK penyegelan itu berdasarkan aturan tibum, penertiban umum, di mana masyarakat setempat di Kota Depok ini tidak ingin ada jemaah ini melakukan kegiatan kegiatan," jelas Idris.

Selanjutnya, Idris mengatakan seharusnya ke depan melalui kejaksaan negeri melakukan tim pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga Kementerian Agama.

"Seharusnya nanti ke depannya yang melakukan pembinaan nanti lewat kejaksaan negeri membentuk tim pembinaan yang dilakukan oleh MUI dan Kemenag," jelas Idris.

Pemkot Depok juga akan meninjau terkait izin mendirikan bangunan (IMB) dari pihak Ahmadiyah lantaran ada kabar pihak Ahmadiyah ingin membangun tempat lagi.

"Nanti akan kita tinjau juga tentang masalah IMB. IMB-nya izin gak dia, yang kami dengar dia mau membangun lagi. Nah itu harus ada izinnya," ujar Idris.

"Dulu yang kami dengar tahun 90-an itu ada izin pembangunan rumah ibadah dan rumah ibadah saja dan tidak ada kantor kelembagaan. Ini juga harus dilihat nanti," sambungnya.

Terkait dengan masalah aliran, Idris mengatakan itu kewenangan dari pusat. Kementerian Agama dalam hal ini MUI sebagai pembina dan sebagai pengawas terhadap kepentingan umum diketuai oleh kejaksaan negeri.

"Kalau dari sisi masalah alirannya itu sendiri, itu kewenangan dari pusat. Kementerian Agama dalam hal ini MUI sebagai pembina dan sebagai pengawas terhadap ketertiban umum, apa namanya PAKEM kalau nggak salah itu dari kejaksaan negeri sebagai ketuanya," jelas Idris.

Diberitakan sebelumnya, Satpol PP Kota Depok menyegel kembali Sekretariat Ahmadiyah di Jalan Raya Muchtar, Kelurahan Sawangan Baru, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Depok M Taufiq meminta jemaah Ahmadiyah menghentikan segala aktivitas.

Taufiq menjelaskan, penyegelan ini dilakukan berdasarkan SKB 3 Menteri, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011, dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di daerah setempat.

"Tim pengawasan sudah dibentuk, kami akan terus melakukan pengawasan terhadap mereka," kata M Taufiq seperti dilansir Antara, Jumat (22/10).

Sementara itu, kuasa hukum Aliansi Masyarakat Kota Depok, Daniel Sucahyadi, menegaskan pihaknya akan mengawasi kegiatan Ahmadiyah.

"Kami akan awasi setiap kegiatan Ahmadiyah dan akan melaporkan ke pemerintah karena keberadaan mereka sudah dilarang oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," katanya.

(mae/mae)