Kejati Sumut Selidiki Dugaan Perambahan Kawasan Margasatwa oleh Mafia Tanah

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Rabu, 17 Nov 2021 22:04 WIB
Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer
Foto: Dok. Kejagung
Jakarta -

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mulai menyelidiki dua kasus terkait mafia tanah di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan kedua kasus ini terindikasi dalam tindak pidana korupsi terkait perambahan kawasan suaka margasatwa di Sumut.

"Menindaklanjuti perintah Jaksa Agung Republik Indonesia terkait pemberantasan mafia tanah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara merespons cepat dengan mengeluarkan surat perintah penyelidikan terhadap dua kasus yang terkait dengan masalah tanah yang memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi," kata Leonard dalam keterangan pers tertulis, Rabu (17/11/2021).

Leonard mengungkap perkara yang tengah diselidiki yakni dugaan korupsi kegiatan perambahan kawasan suaka margasatwa di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang. Leonard menyebut kegiatan itu berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perambahan kawasan suaka margasatwa di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: Print-26/L.2/Fd.1/11/2021 tanggal 15 November 2021," ungkapnya.

Leonard menambahkan pihaknya juga tengah menyelidiki kegiatan perambahan hutan lindung di Kabupaten Serdang Bedagai. Kata Leonard, ada dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan itu juga dapat merugikan keuangan negara.

"Penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perambahan hutan lindung di Kabupaten Serdang Bedagai, yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: Print-27/L.2/Fd.1/11/2021 tanggal 15 November 2021," tuturnya.

Sebelumnya diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan jajarannya membentuk tim khusus untuk memberantas mafia tanah dan mafia pelabuhan. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung saat ini telah menerima banyak perkara terkait masalah itu yang dihimpun dari seluruh Indonesia.

"Oh banyak (perkara yang sudah masuk) seluruh Indonesia banyak, banyak, ada banyak tadi saya lihat, cuma data sementara tapi kan belum final, yang pidana khusus, masuknya yang pidana khusus," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Supardi kepada wartawan di Gedung Bundar, Jampidsus Kejagung, Jaksel, Senin (15/11) malam.

Supardi mengungkap perkara yang masuk perihal mafia tanah dan mafia pelabuhan itu sudah pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Bahkan, kata Supardi, pihaknya juga menemukan ada kasus yang prosesnya sudah sampai di meja hijau.

(whn/maa)