Ketum PKB Dorong Tinjauan Ulang Program Food Estate yang Tak Optimal

Angga Laraspati - detikNews
Rabu, 17 Nov 2021 16:53 WIB
Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar
Foto: Dok. PKB
Jakarta -

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah mengevaluasi program food estate dan reforma agraria yang tidak optimal. Hal ini disebabkan rentetan banjir dan bencana alam lainnya yang dituding terjadi karena pola pembangunan sumber daya alam yang keliru.

Apalagi menurut Gus Muhaimin, sapaan akrabnya, fakta menunjukkan banjir bandang kerap melanda kawasan yang tak jauh dari lokasi proyek itu.

"Saya kira perlu dievaluasi, ditinjau ulang dulu. Kita semua melihat banjir yang terjadi itu tidak jauh titik-titik food estate. Kalau dibiarkan tanpa adanya evaluasi dan kajian mendalam jelas itu merugikan warga sekitar," kata Gus Muhaimin dalam keterangan tertulis, Rabu (17/11/2021).

Jika merujuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, lanjutnya, seharusnya program food estate menggunakan nomenklatur Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). Menurut Gus Muhaimin, jauh lebih baik KSPP tersebut yang dioptimalkan daripada membuka ratusan hingga jutaan lahan baru dengan membabat hutan berdalih wujudkan kemandirian pangan.

"Lahan pertanian kita yang masuk dalam KSPP itu sangat luas, kalau itu digarap pemerintah dengan baik tanpa membuka lahan baru apalagi membabat hutan saya yakin bisa mewujudkan kemandirian pangan," tutur Gus Muhaimin.

Lebih lanjut Wakil Ketua DPR RI ini menilai, program pemerintah semacam food estate dan sejenisnya tidak boleh dilaksanakan hanya asal jalan saja tanpa ada kajian serius sebelumnya.

"Ya tentu harus dikaji ulang juga, ini program besar, dananya juga besar dan masuk proyek strategis nasional, jadi tidak boleh hanya asal jalan saja, apalagi hanya asal buka lahan saja. Bahaya sekali bagi masyarakat," kata Gus Muhaimin.

Tanpa evaluasi dan kajian mendalam, Gus Muhaimin memprediksi ke depan masalah banjir akan terus terjadi di berbagai wilayah seperti Sintang, Kota Batu dan lainnya.

Karena itu, dia mendorong pemerintah segera mengevaluasi program itu serta memperhatikan masalah reforma agraria lainnya dengan tidak hanya mengakomodasi pembabatan hutan atas nama pembangunan dan kemandirian pangan.

"Jika pun nanti tetap dilanjutkan, saya minta skemanya bagi petani setempat diperjelas. Mereka itu nanti dapat apa, sebagai pemilik lahan, sebagai pekerja atau bagaimana. Saya berharap manfaatnya jelas dirasakan oleh petani sekitar, bukan malah ketiban bencananya saja," ujar Gus Muhaimin.

(akn/ega)