PKS Minta Jokowi Tindak Perusahaan Ilegal Penyebab Banjir di Kalimantan

Farih Maulana Sidik - detikNews
Rabu, 17 Nov 2021 08:28 WIB
Sebanyak enam kabupaten di Kalimantan Barat masih terendam banjir. Presiden Jokowi mengungkapkan penyebab dari bencana yang sudah hampir 4 pekan tersebut.
Ilustrasi banjir di Kalimantan (ANTARA FOTO)
Jakarta -

Semua provinsi di Kalimantan mengalami banjir besar mulai dari Januari hingga November ini akibat kerusakan daerah tangkapan hujan. PKS menuding kerusakan alam di Kalimantan terjadi karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tegas menindak perusahaan-perusahaan ilegal yang menyebabkan Kalimantan kebanjiran.

"(Banjir di Kalimantan) Ini akibat perambahan hutan, penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan pertambangan yang tidak terkendali. Kita sayangkan fungsi Kementerian LHK, bukan hanya LHK, termasuk Pak Jokowi, yang tidak tegas melakukan sanksi perdata maupun pidana bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar," kata anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, kepada wartawan, Selasa (16/11/2021).

Andi menyebut kerusakan hutan di Kalimantan sangat terlihat jelas. Bahkan, menurut dia, KPK sudah menyampaikan ada kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah akibat alih fungsi hutan dan perambahan kawasan hutan di Kalimantan.

"Ini harus menjadi catatan kritis pemerintah, Pak Jokowi juga kan orang kehutanan. Harusnya kan bisa lebih peka dan memahami bahwa ini bahaya, ini akan terus-terusan terjadi seperti ini, yang merasakan rakyat kecil. Padahal yang melaksanakan pertambangan dan perkebunan 'ilegal' ya pengusaha-pengusaha besar, hanya segelintir orang," ucapnya.

Dia mempertanyakan ketegasan Jokowi dalam menindak oknum-oknum pengusaha yang 'bermain' hingga menyebabkan kerusakan hutan. Menurutnya, jangan sampai alasan pembangunan mentoleransi semua kerusakan lingkungan.

"Berani nggak Pak Presiden sama Menteri LHK menindak, kalau tidak berani ya kenapa? Ini kan kasihan, dan itu akan terjadi terus-menerus loh, ditambah lagi anggaran kita untuk reboisasi atau perbaikan hutan itu sangat terbatas, anggaran reboisasi kan nggak ada sekarang," ujarnya.

Dorongan PKS buat Pemerintah

Atas bencana banjir karena kerusakan hutan di Kalimantan itu, PKS memberikan sejumlah catatan. Pertama, PKS mendorong pemerintah menegakkan aturan undang-undang yang ada.

"Termasuk menindak perusahaan-perusahaan yang telah 'merambah', artinya telah alih fungsi lahan, atau mungkin tidak berizin, itu banyak, konsisten aja di situ pemerintah, itu diperbaiki dulu," katanya.

Kemudian, PKS mendorong agar program-program penghijauan hutan terus dilanjutkan. Terutama di daerah-daerah yang dinilai kritis.

"Kalau perlu perusahaan-perusahaan besar tambang dan perkebunan itu kasih mereka kewajiban untuk melakukan penghijauan," ucapnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan video 'Jokowi Ungkap Biang Kerok Banjir yang Mengepung Sintang':

[Gambas:Video 20detik]