Kasus ITE Disetop, Kubu Ketua DPRD Minta Bupati Solok Tak Senang Dulu

Jeka Kampai - detikNews
Selasa, 16 Nov 2021 13:38 WIB
Ketua DPRD Solok, Sumbar, Dodi Hendra.
Dodi Hendra (Dok. Istimewa)
Solok -

Polda Sumbar menyetop kasus ITE antara Ketua DPRD Solok, Dodi Hendra, melawan Bupati Solok, Epyardi Asda. Kubu Dodi meminta agar Epyardi, yang merupakan terlapor dalam kasus ini, tak senang dulu.

"SP2HP atau Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Ditreskrimsus sudah kita terima kemarin. Suratnya sendiri tertanggal 12 November," kata Pengacara Dodi Hendra, Yuta Pratama, kepada wartawan, Selasa (16/11/2021).

Menurut Yuta, polisi tidak menjelaskan detail alasan penghentian penyelidikan. Dia mengaku bakal mengirim surat tanggapan ke polisi.

"Isi suratnya digabung saja. Akan kita kirimkan surat tanggapan, minta penjelasan rinci," katanya.

"Kita bawa ke Mabes. Dalam hal ini, ada hal yang tidak sependapat dengan Polda. Sedang kita bicarakan dengan tim," sambung Yuta.

Dia meminta Bupati Epyardi tidak senang dulu. Menurutnya, kasus tersebut masih bisa dibuka lagi.

"Jangan senang dulu, karena SP2HP itu belum final. Masih bisa dibuka lagi," ujar Yuta.

Sebelumnya, Polda Sumbar menghentikan kasus Bupati Solok Epyardi Asda Vs Ketua DPRD Solok Dodi Hendra dalam dugaan pelanggaran UU ITE. Epyardi sebelumnya diadukan Dodi ke polisi karena merekam dan menyebarkan video ke grup WhatsApp.

Penghentian kasus tersebut tertuang dalam surat nomor B/1527/XI/2021 tanggal 12 November 2021 kepada Dodi Hendra sebagai pelapor. Dalam surat yang ditandatangani Dirreskrimsus Polda Sumbar Kombes Joko Sadono itu, disebut penyidik tidak menemukan cukup alat bukti atau peristiwa tersebut bukan sebuah tindak pidana.

"Dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa perkara yang saudara laporkan pada tanggal 9 Juli 2021, perkaranya sudah kami hentikan. Penyelidikan dihentikan demi hukum," demikian isi surat tersebut.

"Karena hasil gelar perkara ternyata tidak terdapat cukup alat bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau karena hal-hal sebagaimana diatur dalam undang-undang," lanjut surat itu.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu membenarkan penghentian perkara tersebut. Satake mengatakan penghentian kasus itu dilakukan setelah gelar perkara pada Selasa (9/11). Menurutnya, tak ada unsur pidana dalam kasus itu.

Epyardi dilaporkan Dodi Hendra ke Polda Sumbar pada 15 Juli 2021. Dia melaporkan Bupati Epyardi ke polisi karena diduga membuat dan menyebarkan postingan video dalam sebuah grup WhatsApp berisi unsur penghinaan atau pencemaran nama baik.

(haf/haf)