Pemerintah Ingin Kuatkan Restorative Justice di RUU Kejaksaan

Eva Safitri - detikNews
Senin, 15 Nov 2021 18:05 WIB
Ahli dari tim Jokowi, Eddy Hiariej saat sidang MK (Youtube MK)
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiariej saat sidang MK. (YouTube MK)

Berikut ini poin lengkap pandangan pemerintah terkait RUU Kejaksaan:

1. Penyesuaian standar perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya berdasarkan Guidlines on the Role of Prosecutors.

2. Pengaturan mengenai intelijen penegakan hukum atau intelijen yustisial.

3. Pengawasan barang cetakan dan multimedia dengan menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6-13-20/PUU/VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010.

4. Pengaturan fungsi Advocate General bagi Jaksa Agung.

5. Pengaturan mengenai penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan.

6. Penguatan sumber daya manusia Kejaksaan.

7. Kewenangan kerja sama Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum negara lain dam lembaga atau organisasi internasional.

8. Pengaturan kewenangan Kejaksaan lain seperti memberikan keterangan dan verifikasi tentang dugaan pelanggaran hukum dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik.

"Berkaitan dengan muatan RUU ini, pada prinsipnya pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan secara lebih mendalam dan komprehensif bersama dengan DPR RI sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun tanggapan pemerintah mengenai RUU ini secara terperinci akan disampaikan dalam Daftar Inventarisasi Masalah," tutup Eddy.


(eva/aud)