Pergub yang Diteken Jokowi Jadi Dasar Anies Lanjutkan Program Sumur Resapan

Tim detikcom - detikNews
Senin, 15 Nov 2021 16:32 WIB
Pembangunan sumur resapan di kawasan Ibu Kota Jakarta terus dilakukan. Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan banjir saat Jakarta memasuki musim hujan.
Sumur Resapan (Agung Pambudhy/detikcom)

Bentuk Tim Pengawas

Anies bersama tim pengawas terpadu yang dibentuknya dari beberapa dinas terkait melakukan razia sumur resapan hingga instalasi pengelolaan limbah terhadap gedung di Sudirman-Thamrin. Razia itu dimulai pertengahan 2018.

"Jumlahnya ada 5 tim yang kemudian kalau dijumlah keseluruhan ada sekitar 50-an. 50 orang ini mewakili 10 juta penduduk di Jakarta yang mengharapkan Jakarta airnya digunakan lebih baik," kata Anies, Jumat (16/3/2018).

Anies pada saat itu meminta seluruh tim pengawas untuk bekerja profesional. Dia ingin di antara tim pengawas tidak ada toleransi jika ditemukan pemilik gedung yang melanggar aturan.

"Saya ingin semua memastikan bahwa semua temuan di lapangan diperiksa sedetail-detailnya, tidak sedikit pun melakukan kompromi, tidak sedikitpun melakukan toleransi, karena salah satu masalah yang muncul adalah ketika penyimpangan, ketidaksesuaian ditoleransi, saat kita membiarkan itu sama dengan mengizinkan," imbuhnya.

Sumur Resapan Dikritik

PDIP DKI Jakarta mengkritik program sumur resapan yang dinilai tak bermanfaat dalam mengatasi banjir di Ibu Kota. PDIP menilai manfaat dari pembangunan sumur resapan tak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan Pemprov DKI.

"Tapi kalau kita mau jujur sangat tak bermanfaat ketimbang alokasi anggaran cukup besar, sangat tak bermanfaat," kata Ketua F-PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (12/11/2021).

Anggota Komisi A itu mengatakan di tahun ini total anggaran untuk pembangunan sumur resapan sekitar Rp 400 miliar. Anggaran ini, sebutnya, bisa dialokasikan ke kegiatan penanganan banjir lainnya.

"Rp 400 sekian miliar loh tahun 2021 ini. Cukup Rp 400 M untuk mengentaskan banjir di sektor lain, bukan di sumur resapan," tegasnya.

Untuk itu, F-PDIP akan berupaya mencoret anggaran sumur resapan dalam APBD 2022. PDIP berharap anggaran bisa dialihkan ke program normalisasi sungai.


(idn/idn)