Laporan ke Greenpeace Dicabut, Polda Metro Setop Penyelidikan

Yogi Ernes - detikNews
Senin, 15 Nov 2021 14:29 WIB
Jakarta -

Laporan polisi terhadap Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dan Kiki Taufik atas dugaan tindak pidana ITE dicabut oleh pelapor, Husin Shahab. Polda Metro Jaya bakal segera menghentikan penyelidikan kasus tersebut.

"Kalau sudah dicabut, penyelidikannya bakal dihentikan. Kita diskusi cukup panjang dan kesimpulan seperti itu," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (15/11/2021).

Hari ini Husin Shahab mendatangi Polda Metro Jaya untuk membahas laporan yang telah dilayangkan kepada Greenpeace itu. Usai berdiskusi dengan penyidik, pelapor secara resmi mencabut laporannya.

"Beliau ini yang melapor sebagai pelapor dan setelah diskusi akhirnya laporan polisi yang dibuat dicabut," terang Tubagus Ade.

Polisi mengatakan alasan pencabutan laporan itu akan disampaikan secara langsung oleh pelapor. Namun, secara garis besar Tubagus Ade menyebut pelapor tidak ingin laporannya ini dipolitisasi oleh sejumlah pihak lain.

"Alasannya nanti disampaikan langsung. Alasannya salah satunya tentang beliau tidak mau ini dipolitisir ini dianggap bentuk pemerintah antikritik," terang Tubagus Ade.

Tanggapan Greenpeace

Sebelumnya, Kepala Greenpeace Indonesia Kiki Taufik telah bersuara terkait pelaporan terhadapnya itu. Greenpeace menyayangkan adanya laporan tersebut.

Menurutnya, dampak dari krisis iklim tentu juga akan didapat oleh seluruh umat manusia, termasuk pelapor dan keluarganya.

"Kita tahu di Indonesia saat ini sedang menghadapi serangkaian bencana hidrometeorologi baik yang di Batu Malang, Sintang, yang terbaru di Kalimantan Tengah dan beberapa wilayah lain di Indonesia yang tidak hanya terkait dengan rusaknya lingkungan tapi juga ini terkait dengan krisis iklim," kata Taufik dalam konferensi virtual, pada Senin (15/11).

Miki menjawab atas tuduhan menyebarkan hoax atau berita bohong dalam pernyataan Greenpeace yang berujung pelaporan polisi itu. Menurutnya, tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar karena data yang digunakan sebagai acuan dalam mengkritisi pidato Jokowi terkait deforestasi di KTT COP26 Glasgow adalah data dari Kementerian Lingkungan Hidup atau data pemerintah.

"Artinya, kalau menuduh, kami menyebarkan berita bohong berarti pelapor juga sama saja menuduh data pemerintah bohong. Greenpeace Indonesia dalam hal ini hanya menyampaikan beberapa bagian dari fakta yang tidak disampaikan oleh pemerintah sebagai penyeimbang informasi yang disampaikan kepada publik. Karena menurut kami publik berhak mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang," ucapnya.

Kiki menilai laporan ke polisi terhadap Greenpeace semakin menambah daftar panjang kasus ancaman kebebasan berekspresi dan berpendapat yang merusak iklim demokrasi Indonesia di era Jokowi. Menurutnya, penggunaan pasal-pasal Undang-Undang ITE yang bermasalah sebagai dasar pelaporan seharusnya sudah tidak diterima lagi oleh penegak hukum.

"Karena ada SKB antara Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri terkait implementasi UU ITE dan seharusnya polisi menolak laporan tersebut," katanya.


Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.