Akhir Sengketa Kemhan Vs Angkasa Pura II soal Lahan Bandara Palembang

Andi Saputra - detikNews
Senin, 15 Nov 2021 10:55 WIB
Bandara Sutan Mahmud Badaruddin, Palembang dikepung asap.
Bandara SMB II Palembang (Hans Henricus/detikcom)

Dalam sengketa a quo, Judex Facti tingkat pertama menyatakan bahwa sengketa tata usaha negara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dan memutuskan membatalkan keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, sementara Judex Facti tingkat banding memutuskan bahwa pengajuan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa tersebut, dan menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

Bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas, Mahkamah Agung memandang perlu untuk memberikan pandangan terkait lembaga upaya administratif dalam kaitannya dengan lembaga tenggang waktu sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa UU AP merupakan undang-undang payung (umbrella act) bagi penyelenggaraan pemerintahan, yang menjadi landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa UU AP merupakan hukum materiil dari Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, kerangka konsepsional dalam UU AP tersebut juga memuat aturan-aturan umum meliputi Hukum administrasi formal (prosedur hukum acara) dan tentang kompetensi (kewenangan yurisdiksi) di PTUN;

Bahwa dalam sengketa a quo, Penggugat merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara. Sedangkan Tergugat adalah adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dan Tergugat II Intervensi adalah pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Bahwa berdasarkan UU AP, baik Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi merupakan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, maka oleh karena itu, penerapan lembaga upaya administratif sebagai penyelesaian awal sengketa administrasi akibat dikeluarkannya keputusan oleh Tergugat dalam sengketa a quo tidak oleh dilaksanakan secara kaku (rigid), melainkan haruslah dilakukan secara lentur (fleksibel), dengan harapan:

1. Agar terjadi dialog antara penggugat dan Tergugat II Intervensi dalam kedudukannya sebagai subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, guna mendapatkan hasil penyelesaian yang baik di luar pengadilan;
2. Agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih komprehensif (holistik), bukan sekedar pendekatan hukum semata, sehingga dapat menghindari misscommunication, missperception, dan ketegangan di antara para pihak;
3. Penyelesaian secara internal dapat menciptakan suasana kebatinan yang kondusif di antara para pihak yang dapat membuat penyelesaian menjadi lebih cepat dan lebih efektif;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perhitungan lembaga tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN dalam kaitannya dengan penerapan lembaga upaya administratif, tidak boleh dipahami secara sempit, melainkan harus dipahami secara luas (kontekstual). Hal ini sesuai dengan maksud dibentuknya lembaga upaya administratif dalam UU AP, yaitu mengedepankan Penyelesaian secara internal (premium remedium) terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan di PTUN (ultimum remedium);

Bahwa pemahaman terhadap lembaga upaya administratif dalam konteks dialog, haruslah dimaknai dapat dilakukan berkali-kali hingga tercapai titik temu yang mengakomodasi kepentingan para pihak, apalagi dalam sengketa a quo para pihaknya merupakan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan objek sengketa yang dipersoalkan menyangkut asset Negara;

PTUN sebagai badan peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, terikat dengan hukum acara dan tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan para pihak termasuk penyelesaian sengketa a quo. Namun Mahkamah Agung memiliki kewajiban konstitusional untuk mendorong kembali para pihak, baik pihak Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi untuk kembali melanjutkan dialog Penyelesaian secara internal untuk menyelesaikan permasalahan dalam sengketa a quo;

Meskipun Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Judex Facti soal tenggang waktu upaya administratie namun oleh karena para pihak dalam perkara ini adalah Badan Pemerintahan maka upaya administratif dapat dilakukan lebih dari satu kali untuk memaksimalkan hasil dialog.