Kementerian Pertahanan (Kemhan) menang melawan Angkasa Pura (AP) II soal lahan di bandara Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) senilai Rp 3,8 triliun lebih. Kawasan bandara itu dikelola oleh Kemhan lewat Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) sedangkan AP II dengan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II.
Sebagaimana dirangkum dari website Mahkamah Agung (MA), Senin (15/11/2021), kasus bermula saat AP II mengelola bandara Palembang dan memperoleh tanah tersebut berdasar PP 10/1991 seluas 3,2 juta. Dalam pelaksanaannya, kawasan itu beroperasi dua bandara yaitu bandara komersial yang dikelola AP II dan bandara militer yang dikelola Kemhan.
Permasalahan mulai terjadi pada 2019, saat Badan Pertanahan Nasional (BPN) menetapkan sebagian lahan di kawasan itu seluas 2 juta meter persegi adalah milik Kemhan. Salah satu akibatnya, kata Angkasa Pura II, hal itu mengakibatkan pengelolaan parkir kendaraan bermotor menjadi terhenti sehingga berakibat kepada pelayanan masyarakat menjadi terganggu.
AP II yang mengetahui hal itu tidak terima dan menggugat BPN ke PTUN Palembang dengan meminta Sertipikat Hak Pakai (SHP) yang dimiliki Kemhan dicabut. Mengetahui gugatan itu, Kemhan tidak tinggal diam dan masuk menjadi Tergugat II.
Atas gugatan itu, PTUN Palembang mengabulkan gugatan AP II.
"Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Talang Betutu, tanggal 09 - 09 - 2019, Surat Ukur Nomor 6417/Talang Betutu/2019 tanggal 06 September 2019, seluas 2.067.811 m2(dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia," demikian bunyi putusan majelis PTUN Palembang.
Kemhan dan BPN tidak terima dan sama-sama mengajukan permohonan banding. Gayung bersambut. Majelis banding membatalkan putusan PTUN Palembang.
"Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima," ujar majelis tinggi.
Giliran AP II yang tidak terima dan mengajukan kasasi. Apa kata MA?
"Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Angkasa Pura II," demikian bunyi putusan kasasi yang diketuai Supandi dengan anggota Yodi Martono Wahyunadi dan Is Sudaryono.
Lihat juga video 'Komentar Amien Rais soal Sengketa Lahan Rocky Gerung Vs Sentul City':
Apa alasan majelis menolak gugatan AP II? Berikut pendapat majelis kasasi:
