ADVERTISEMENT

3 Hal Diketahui dari Usulan Dana Dapil DPRD DKI Rp 49 Miliar

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 14 Nov 2021 21:35 WIB
Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dalam rangka penyampaikan pidato penjelasan terhadap Raperda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan COVID-19 (Tiara Aliya/detikcom)
Foto: Momen rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. (Tiara Aliya/detikcom)
Jakarta -

DPRD DKI Jakarta mengusulkan rancangan anggaran rencana kinerja tahunan (RKT) tahun 2022 sebesar Rp 49 miliar. Dana dapil itu baru diusulkan tahun ini. Apa alasannya?

Kepala Bagian Keuangan Sekwan DPRD DKI Jakarta, Augustinus mengatakan anggaran puluhan miliar itu untuk 106 anggota dewan. Nantinya dari usulan itu tiap anggota dewan akan menerima kurang lebih Rp 40 juta setiap bulan.

"Tapi itu baru diusulin ya, belum hasil evaluasi. Jadi hasil evaluasi kan bisa hilang dan belum tentu 2022 kegiatannya juga ada, itu baru usulan dalam KUA-PPAS," Augustinus, Jumat (12/11/2021).

Setiap Anggota Dapat Rp 40 Juta Per Bulan

Agustinus merinci, dengan total Rp 49 miliar itu, perkiraan anggota Dewan akan menerima Rp 40 juta setiap bulan untuk anggaran RKT.

"Kurang-lebih Rp 35 sampai Rp 40 juta sebulannya itu. Jadi sebulan (sekitar) Rp 4 miliar buat 106 anggota Dewan kali 12 bulan (total) Rp 49 miliar," katanya.

Jika diakumulasikan dengan total 106 anggota Dewan, setiap bulan anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 4 miliar. Augustinus menegaskan anggaran ini baru sebatas usulan dalam KUA-PPAS anggaran 2022 yang akan dikaji oleh Kemendagri.

Anggaran untuk Snack hingga Pulpen

Augustinus mengatakan kegiatan RKT akan diadakan selama sebulan sekali. Dia merinci, anggaran Rp 40 juta per bulan akan digunakan anggota Dewan untuk kebutuhan kunjungan ke dapil masing-masing.

"Rinciannya untuk kunjungan ke daerah pemilihan itu ada masyarakat yang diundang diberi snack dan makan. Ada berupa buku sama pulpen, ada sewa bangku, tenda. Tapi tidak ada narasumber. Karena kalau ini tidak ada narasumber di daerah pemilihan. Di RKT selama 12 bulan sampai akhir tahun 2022," ujar Augustinus.

Tak Dikelola Anggota Dewan

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menjelaskan, RKT ini merupakan kegiatan di luar reses. Tujuannya untuk memetakan permasalahan di wilayah kerja. Sedangkan saat reses anggota Dewan lebih banyak mendengarkan aspirasi warga.

"Beda. Kalau reses itu kan kita menyerap, kita lebih banyak mendengarkan apa yang menjadi persoalan masyarakat. Tetapi, kalau kita kunjungan, itu bisa timbal balik, dalam arti kita membawa program pemerintah daerah yang bisa kita sosialisasikan di tengah masyarakat, kemudian kita menyerap apa yang menjadi persoalan masyarakat. Jadi berbeda sih," tuturnya.

Gembong memastikan dana RKT seluruhnya dipegang oleh Sekretaris Dewan DPRD DKI. Sehingga anggota Dewan dipastikan tak mengelola dana RKT.

"Enggak. Kita nggak kelola duit. Sekwan itu. Persis kayak reses. Kita nggak mengelola uang itu, jangan dianggap sebagai gaji, kegiatan loh. Jadi bedakan kegiatan dan gaji. Gaji yang kita Terima ya yang gaji di potong PPN," tegasnya.

(idn/idn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT