Kemendes Kucurkan Rp 11,3 T untuk Tekan Angka Stunting di Desa

Jihaan Khoirunnisa - detikNews
Sabtu, 13 Nov 2021 19:53 WIB
Abdul Halim
Foto: Kemendes
Jakarta -

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar memastikan penanggulangan stunting di desa menjadi salah satu program prioritas pembangunan desa. Menurut Halim, dalam dua tahun terakhir pihaknya telah mengucurkan anggaran dana desa senilai Rp 11,3 triliun untuk penanggulangan stunting.

"Sejak 2019 hingga 2020 saja setidaknya sudah ada Rp 11,3 triliun dana desa dialokasikan untuk penanggulangan stunting. Total anggaran ini dipastikan bertambah karena tahun ini juga banyak anggaran yang kita kucurkan untuk meminimalkan angka stunting di desa-desa di Indonesia," ujar Halim dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/11/2021).

Dalam acara salah satu tv nasional, dia menjelaskan anggaran penanggulangan stunting tersebut digunakan untuk pembelian makanan tambahan anak, pembelian obat dan vitamin untuk pondok bersalin desa, rehabilitasi dan operasional layanan Posyandu, rehabilitasi dan operasional pos kesehatan desa, hingga operasional bidan desa. Selain itu, penanggulangan stunting juga ditunjang dengan ketersediaan sanitasi dan air bersih.

"Kebijakan kita terkait dengan prioritas penggunaan dana desa direkomendasikan untuk urusan misalnya penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita itu juga direkomendasikan dalam penggunaan dana desa," tuturnya.

Dikatakan Halim, penanganan stunting di desa merupakan salah satu tujuan pokok SDGs Desa sebagai arah kebijakan pembangunan desa. Penanggulangan stunting ini merupakan bagian dari tujuan SDGs Desa ke-1,ke-2, dan ke-5.

"Kementerian Desa punya alat kebijakan pembangunan desa yang kita sebut dengan SDGs Desa, di situ ada 18 goals. Goals pertama dan kedua terkait dengan stunting yaitu desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan. Dua hal ini jelas mengarah pada stunting kemudian bicara tentang goals kelima sanitasi dan air bersih. Ini juga terkait dengan stunting," katanya.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini menyebut kepala desa punya peranan vital dalam penanganan stunting. Mereka harus dapat berinisiatif membuat program kerja demi menekan angka stunting.

"Kepala desa tidak boleh ragu dalam mengalokasikan dana desa untuk program penanggulangan stunting. Apalagi kebijakan penanganan stunting di desa telah tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sejak tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021," terangnya.

Selain itu, menurut Halim data menjadi kunci utama dalam penanganan stunting. Apabila data yang digunakan berasal dari level mikro yang berasal dari desa, maka target pemerintah untuk menurunkan stunting sebanyak 14 persen dapat terwujud.

"Dengan SDGs Desa, sejak tahun 2021 ini desa-desa telah melakukan pendataan mikro level individu dan keluarga, itu dilakukan desa sendiri oleh relawan desa. Jadi, datanya sudah ada di desa," terangnya.

Di samping itu, dia juga mendorong sinergi antarkementerian dan lembaga terkait, seperti BKKBN. Dia berharap penurunan stunting dapat terwujud tidak hanya di masyarakat bawah, melainkan di seluruh lapisan masyarakat.

"Masalah stunting bukan hanya soal makanan bergizi dan seterusnya tapi juga pemahaman. Stunting juga bisa dialami oleh masyarakat kelas menengah. Bukan karena miskin tapi tidak paham dan pola makannya rusak. Makanya pelatihan berkaitan pencegahan stunting juga masuk dalam prioritas pemanfaatan dana desa," tandasnya.

Untuk diketahui stunting adalah salah satu permasalahan yang masih terjadi di Indonesia. Pemerintah berupaya menyelesaikan masalah tersebut sebagai salah satu kunci menuju Indonesia emas 2045.

Sampai pada tahun 2019, data BKKBN menunjukkan stunting di Indonesia mencapai 27,67 persen. Meskipun telah turun daripada tahun sebelumnya, namun angka tersebut masih terhitung tinggi karena melebihi batas minimum Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

(ncm/ega)