Anies Juga Punya SE Anti Kekerasan Seksual, Begini Isinya

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 13 Nov 2021 13:53 WIB
Gubernur DKI Anies Baswedan memenuhi panggilan KPK sebagai saksi di kasus dugaan pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur. Anies sempat mengacungkan jempol sebelum diperiksa sebagai saksi.
Anies Baswedan (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Publik diramaikan pro-kontra Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Seperti dilihat detikcom di laman https://jdih.jakarta.go.id/, Sabtu (13/11/2021), SE 7/2021 yang dikeluarkan Anies ditandatangani pada 30 Agustus lalu. Surat edaran anti kekerasan seksual itu ditujukan kepada seluruh kepala dan unit kerja di Pemprov DKI Jakarta.

Pada Pasal 1 SE 7/2021 dijelaskan apa saja bentuk tindak pelecehan seksual yang mungkin terjadi di lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta. Salah satu diksi yang dituliskan dalam SE tersebut adalah 'tidak diinginkan' dan 'tidak diharapkan'.

Berikut isi lengkap SE 7/2021 yang dikeluarkan Anies tentang anti kekerasan seksual:

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 30 Agustus 2021

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 7/SE/2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindakan pelecehan seksual di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bentuk tindakan pelecehan seksual yang dapat terjadi di lingkungan kerja, antara lain:

a. pelecehan fisik, termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu;

b. pelecehan lisan, termasuk ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual,

c. pelecehan isyarat, termasuk bahasa tubuh dan/atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari dan bibir;

d. pelecehan tertulis atau gambar, termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, screen saver atau poster seksual atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya;

e. pelecehan psikologis/emosional, termasuk permintaan atau ajakan yang disampaikan secara terus menerus dan/atau tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual; dan/atau

f. bentuk perbuatan pemaksaan seksual lainnya yang mengakibatkan rasa tidak aman dan tidak nyaman, tersinggung, takut, terintimidasi, merasa direndahkan martadsatnya dan menyebabkan masalah keselamatan, baik secara fisik maupun mental.

2. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerar agar melakukan upaya pencegahan terhadap bentuk tindakan pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan ketentuan:

a. memberikan keteladanan dan mendorong setiap pegawai di lingkungan kerja untuk membangun komitmen dalam upaya pencegahan terhadap tindakan pelecehan seksual;

b. mewajibkan seluruh pegawai di lingkungan kerja untuk membangun dan memelihara suasana kerja yang aman dari tindakan pelecehan seksual; dan

c. melakukan internalisasi dan sosialisasi di lingkungan kerja mengenai tindakan pelecehan seksual dan upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kerja.

3. Berkenaan dengan penanganan tindakan pelecehan seksual, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Pelapor (baik korban ataupun saksi) dapat menyampaikan aduan/laporan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terlapor (pegawai atau setiap orang yang memiliki hubungan kerja di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) secara tertulis melalui kanal aduan pada laman https://bkddki.jakarta.go.idvpengaduan;

b. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk bersama dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) memberikan asesmen awal terhadap aduan/laporan, perlindungan dan pendampingan terhadap Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uncangan;

c. Badan Kepegawaian Daerah melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Setiap Pelapor mendapatkan hak berupa:

1) penerimaan informasi atas seluruh proses penanganan;
2) perlindungan atas rasa aman, kerahasiaan identitas, laporan balik, pemberitaan yang
berlebihan dan segala bentuk ancaman can tindakan pembalasan dari pihak lain;
3) pelayanan psikologis, konseling dan pendampingan proses hukum yang diberikan oleh UPT P2TP2A:
4) pelayanan rumah aman (shelter) yang diberikan oleh Dinas Sosial;
5) pelayanan kesehatan bagi korban dan medikolegal yang diberikan olek fasilitas layanan kesehatan; dan
6) pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan khusus korban berdasarkan pertimbangan/
rekomendasi dari pihak yang berwenang.

e. Setiap Terlapor mendapatkan hak berupa:
1) penerimaan informasi atas seluruh proses penanganan;
2) kerahasiaan identitas;
3) proses penanganan yang adil; dan
4) kesempatan menyampaikan jawaban dan menyerahkan bukti pendukung.

4. Setiap pelaporan palsu (malicious report) yang disengaja dan bertujuan jahat dapat berdampak pada adanya penerapan tindakan disipliner.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph. D.

Tembusan:
1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Tonton Video: Permendikbud PPKS, Polemik soal Kekerasan Seksual di Kampus

[Gambas:Video 20detik]



(rfs/hri)