ADVERTISEMENT

Uji Emisi Bakal Jadi Syarat Bayar Pajak Kendaraan

Yogi Ernes - detikNews
Jumat, 12 Nov 2021 23:51 WIB
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo (Yogi Ernes/detikcom)
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo (Yogi Ernes/detikcom)
Jakarta -

Kebijakan uji emisi gas kini mulai diterapkan di Jakarta. Polisi menyebut kebijakan itu pun nantinya bakal disiapkan menjadi salah satu syarat pembayaran pajak kendaraan.

"Uji emisi jadi salah satu persyaratan pembayaran pajak yang rencananya dalam PP tersebut berlaku 2 tahun sejak ditetapkan. (Misalnya) ditetapkan bulan Februari 2021 maka akan berlaku di bulan Februari 2023," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (12/11/2021).

Aturan uji emisi menjadi syarat pembayaran pajak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP itu telah diresmikan pada 2 Februari 2021.

Hari ini Ditlantas Polda Metro Jaya pun telah menggelar rapat koordinasi dengan Dishub dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Rapat itu salah satunya memutuskan penundaan sanksi tilang bagi kendaraan yang melanggar aturan uji emisi.

"Ada pernyataan hasil rapat nyatakan akan ada penindakan dengan tilang tanggal 13 November. Rapat tadi sudah putuskan penindakan dengan tilang ditunda," ungkap Sambodo.

Ada sejumlah pertimbangan sanksi tilang uji emisi urung dilakukan. Dia menyebut hingga saat ini bengkel uji emisi kendaraan yang berada di Jakarta belum cukup memadai pengendara untuk melakukan uji coba emisi gas buang.

Sambodo mengatakan setidaknya dibutuhkan 500 bengkel uji emisi untuk kendaraan roda empat. Bagi kendaraan roda dua setidaknya diperlukan 1.400 bengkel uji emisi di Jakarta.

"Itu untuk bisa cover seluruh kendaraan di Jakarta yang berusia di atas tiga tahun yang harus diuji emisi yang jumlahnya 4,5 juta roda empat dan 14 juta sepeda motor," terang Sambodo.

Lebih lanjut Sambodo mengatakan meski sanksi tilang ditunda, polisi tetap akan melakukan pengawasan kendaraan terkait sanksi uji emisi. Polisi nantinya bakal melakukan pengecekan secara acak.

Namun, menurut Sambodo bagi pelanggar kebijakan itu, pihaknya akan mengedepankan teguran dan edukasi bagi pengendara tersebut.

"Nanti apabila setelah diperiksa kendaraan tersebut melebihi baku mutu yang diperbolehkan maka akan diberikan tindakan represif dan teguran. Ini supaya yang bersangkutan menuju bengkel pemeriksaan atau memperbaiki sistem," pungkas Sambodo.

(ygs/mea)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT