Suara Mahasiswa

GMNI: 'Persetujuan' di Permen PPKS Bukan Berarti Legalisasi Seks Bebas

Danu Damarjati - detikNews
Jumat, 12 Nov 2021 19:02 WIB
Wakil Ketua DPP GMNI Bidang Pergerakan Sarinah, Fanda Puspitasari (Dok GMNI)
Wakil Ketua DPP GMNI Bidang Pergerakan Sarinah, Fanda Puspitasari (Dok GMNI)
Jakarta -

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang dipimpin Arjuna Putra Aldino mendukung Permendikbud PPKS. Masalah frasa 'persetujuan korban' sebagai batasan pengertian kekerasan seksual di Permen PPKS dinyatakan GMNI bukan masalah yang layak diperdebatkan.

Penolakan terhadap Permen PPKS ini muncul utamanya karena dianggap melegalisasi seks bebas atau zina. Padahal, Permen PPKS dimaksudkan untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Penolak Permen PPKS menilai adanya unsur 'persetujuan' terhadap aktivitas seksual berarti legalisasi terhadap seks bebas atau zina. Muhammadiyah adalah ormas yang menolak unsur persetujuan atau consent (konsensual) sebagai aspek dalam penentuan kekerasan seksual.

Unsur ada-tidaknya 'persetujuan' sebagai penentu kekerasan seksual ini ada di Pasal 5 Permen PPKS itu. Bila tindakan dilakukan 'tanpa persetujuan korban' maka tindakan itu adalah kekerasan seksual.

"Kita tidak bisa memaknai frasa 'tanpa persetujuan korban' dengan pengertian legalisasi terhadap perbuatan asusila ataupun seks bebas," kata Wakil Ketua DPP GMNI Bidang Pergerakan Sarinah, Fanda Puspitasari, dalam keterangan tertulis GMNI, Jumat (12/11/2021).

Fanda yang merupakan alumni Universitas Muhammadiyah Malang menyayangkan PP Muhammadiyah yang mempermasalahkan frasa 'tanpa persetujuan korban' atau masalah 'consent' dalam Permen PPKS.

"Sesungguhnya bukanlah hal substansial yang perlu diperdebatkan," kata Fanda.

Tujuan Permen PPKS adalah untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Bila yang menjadi keberatan penolak Permen PPKS adalah soal kekhawatiran seks bebas dan zina, maka sudah ada aturan soal perbuatan asusila di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Jadi sebenarnya tidak perlu memperdebatkan hal yang tidak substansial dan salah sasaran. Jadi mari kita bersama-sama fokus memerangi masalah dan memerangi musuh bersama, yaitu kekerasan seksual," kata Fanda.

GMNI menilai Permen PPKS adalah terobosan progresif (berkemajuan) dalam hal upaya memerangi kekerasan seksual di lingkung perguruan tinggi. Fanda menyatakan terbitnya Permen PPKS perlu dilanjutkan dengan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) oleh DPR untuk menangani kondisi darurat kekerasan seksual di Indonesia.

"Logika berpikir dalam Permendikbud PPKS adalah upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Artinya segala perbuatan yang merendahkan martabat dan merenggut kemerdekaan seseorang maka itu adalah kekerasan, termasuk makna dari frasa tanpa persetujuan korban, itu adalah bentuk kekerasan. Dan, perumusan Permendikbud itu adalah upaya untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, sudah sesuai dengan tujuan Permen itu dibuat. Maka pasal 5 ayat 2 sebenarnya tidak ada muatan makna seperti yang disangkakan oleh PP Muhammadiyah," kata dia.

Wakil Ketua DPP GMNI Bidang Pergerakan Sarinah, Fanda Puspitasari (Dok GMNI)Wakil Ketua DPP GMNI Bidang Pergerakan Sarinah, Fanda Puspitasari (Dok GMNI)

Nama lengkap Permen PPKS itu adalah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut sebagai Permen PPKS. Permen PPKS ditandatangani Menteri Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021.

Berikut adalah bunyi Pasal 5 dalam Permen PPKS yang memuat frasa 'persetujuan korban'.

Pasal 5

(1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan
secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi
informasi dan komunikasi.

(2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

(3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:
a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
f. mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau
g. mengalami kondisi terguncang.

(dnu/aik)