Wakil Ketua DPRD Surabaya: Pemulihan Ekonomi Tak Cukup Andalkan APBD

Yudistira Imandiar - detikNews
Jumat, 12 Nov 2021 18:24 WIB
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Asuti
Foto: Deny Prastyo Utomo
Jakarta -

APBD Kota Surabaya tahun 2022 telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Kamis (11/11). Total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 10,3 triliun.

Adapun rincian penggunaan anggaran tersebut, yakni sektor pendidikan Rp 2,32 triliun (22,34%), kesehatan Rp 2,14 triliun (20,63%), infrastruktur Rp 2,02 triliun (19,4%), dan pemulihan ekonomi Rp 224,8 miliar (2,16%).

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menyoroti porsi anggaran pemulihan ekonomi yang hanya berkisar 2,16 persen dari total APBD 2022. Menurutnya, di tahun 2022 pemulihan ekonomi masih menjadi isu utama yang harus diprioritaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

"Arah kebijakan tahun anggaran 2022 adalah pemulihan ekonomi dan sosial melalui penguatan sektor strategis dan dukungan terhadap usaha mikro dan sektor informal, maka ini harus menjadi nafas semangat kita bersama dengan spirit nilai-nilai kepahlawanan," ujar Reni dalam keterangan tertulis, Jumat, (12/11/2021).

Reni menegaskan karena pemulihan ekonomi tidak cukup ditopang oleh anggaran pemulihan ekonomi yang bersumber dari APBD. Oleh sebab itu, menurutnya perlu upaya kolaboratif dari berbagai stakeholder kota untuk memulihkan ekonomi Kota Pahlawan.

"Di masa pandemi ketika lonjakan kasus menurun adalah pemulihan ekonomi yang tidak cukup jika andalkan APBD saja karenanya kebijakan yang mampu menstimulus ekonomi harus terus ditingkatkan. Hal penting juga di masa saat ini Surabaya butuh pahlawan pemulihan ekonomi baik dari masyarakat, pengusaha, pelaku UMKM, dan siapapun yang memiliki spirit perjuangan bangkitkan ekonomi Surabaya," tutur Reni.

Ia meminta Pemerintah Kota Surabaya untuk membuat kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, di antaranya dengan kebijakan ramah investasi investasi sehingga menambah ketersediaan lapangan kerja, perluas ekosistem wirausaha hingga tingkat kampung, kemudahan akses pembiayaan keuangan bagi UMKM, serta optimalisasi aset pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi warga.

Reni menggarisbawahi pemulihan ekonomi harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga. Maka dari itu, ia menekankan indikator kesejahteraan harus menjadi fokus pemerintah kota dalam menjalankan APBD 2022.

Reni mengulas di akhir tahun 2021, Indeks Gini ditargetkan turun menjadi 0,328 dari saat ini 0,344, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) ditargetkan turut menjadi 8,99% dari saat ini 9,79%, dan angka kemiskinan ditarget turun menjadi 4,62% dari saat ini 5,02%. Adapun IPM (Indeks Pembangunan Manusia) ditargetkan naik menjadi 82,50 dari saat ini 82,23.

"Indikator pertumbuhan ekonomi dan indikator kesejahteraan agar menjadi dashboard atau panduan bagi pemerintah kota untuk mempersembahkan APBD 10,4 triliun (rupiah) ini benar-benar dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan warga kota Surabaya, anggaran sektor pendidikan dan kesehatan harus benar-benar terealisasi mensolusi kebutuhan dasar warga " urai Reni.

(akd/ega)